Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPU Pastikan Dua Bakal Calon Gubernur Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Pastikan Dua Bakal Calon Gubernur Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Pastikan Dua Bakal Calon Gubernur Jalur Independen di Pilkada 2024

Awalnya ada 11 pasang yang hendak mengajukan diri, namun 9 orang dinyatakan belum memenuhi syarat.

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, total hanya akan ada dua pasangan bakal calon gubernur yang akan mengisi kontestasi di Pilkada 2024 melalui jalur perseorangan atau independem.


Menurut dia, awalnya ada 11 pasang yang hendak mengajukan diri, namun pada akhir masa pendaftaran 9 orang dinyatakan belum memenuhi syarat untuk lanjut ke tahap verifikasi.

“Dua bakal pasangan calon itu ada di Pilgub Kalimantan Barat dan DKI Jakarta. Data dukungannya tersebut kemudian akan dilakukan verifikasi administrasi mulai 13 Mei sampai dengan 29 Mei 2024,” kata Idham melalui pesan singkat kepada awak media, seperti dikutip Rabu (15/5).


Idham menjelaskan, dua bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang tengah diverifikasi adalah H. Muda Mahendara, SH dan Suyanto Tanjung, S.Sos, MSi untuk Pilgub Kalimantan Barat. Kemudian, Komjen Pol. (Purn). Dr. (H.C). Drs. Dharma Pongrekun ,M.M, M.H. dan Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto ,M.T untuk Pilgub Jakarta.

Idham menambahkan, awalnya akan ada tiga. Kendati, satu pasangan calon tersebut harus dikembalikan dokumen pendaftarannya sebab tidak memenuhi syarat jumlah dan sebaran minimal.

“Satu bakal pasangan calom perseorangan yang dikembalikan hendak maju ke Pilgub Sulawesi Utara, dia adalah Dr. dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan Billy Lombok, SH,” jelas Idham.

Diketahui, jalur perseorangan atau independen adalah cara untuk pasangan kepala daerah berkontestasi di Pilkada 2024. Mereka tidak membutuhkan partai politik atau gabungan partai politik untuk diusung atau dicalonkan.

Namun demikian, mereka yang memilih jalur perseorangan harus memenuhi syarat yang tidak mudah yakni calon independen harus memenuhi dukungan masyarakat sebesar 7,5 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Contoh Untuk Pilgub Jakarta, dukungan masyarakat yang harus dikumpulkan adalah sebanyak 618.968 dukungan dan dapat dibuktikan lewat surat pernyataan disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tidak hanya itu, dukungan masyarakat bagi calon perseorangan itu juga harus memenuhi lokasi persebaran minimal di empat kabupaten/kota.

Jika dua syarat itu tidak terpenuhi maka calon dengan jalur perseorangan dinilai tidak memenuhi syarat untuk bisa diverifikasi.

KPU Putuskan Caleg Terpilih Maju Pilkada 2024 Wajib Mundur!
KPU Putuskan Caleg Terpilih Maju Pilkada 2024 Wajib Mundur!

KPU Putusakan Caleg Terpilih Maju Pilkada 2024 Wajib Mundur!

Baca Selengkapnya
KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini
KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
KPU DKI Mulai Terima Konsultasi Kandidat Calon Gubernur Independen, Ada Purnawiran Polri
KPU DKI Mulai Terima Konsultasi Kandidat Calon Gubernur Independen, Ada Purnawiran Polri

Wahyu mengimbau bagi para calon atau kandidat yang berkeinginan mendaftar sebagai calon perorangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus
KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
Maju Calon Independen di Pilgub Sumut, Butuh Berapa Dukungan KTP?
Maju Calon Independen di Pilgub Sumut, Butuh Berapa Dukungan KTP?

KPU membuka peluang bagi calon perseorangan untuk maju dalam Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya
Paspampres Berjaga di Sekitar KPU Jelang Pengumuman Presiden Terpilih Prabowo-Gibran
Paspampres Berjaga di Sekitar KPU Jelang Pengumuman Presiden Terpilih Prabowo-Gibran

Jalan menuju kantor KPU ditutup untuk umum, dan hanya diperuntukan bagi tamu undangan.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Dinyatakan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres
Ketua KPU Dinyatakan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres

Ketua KPU Diputuskan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Tak Mematok Suara Paslon dan Partai Peserta Pemilu 2024
KPU Pastikan Tak Mematok Suara Paslon dan Partai Peserta Pemilu 2024

KPU mengaku tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang hadir waktu pencoblosan Pemilu.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU

Gayus mengamini, putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya