Merdeka.com - Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto yang digelar bulan Juni 2018 mendatang, diperkirakan mencapai Rp 14 miliar. Kebutuhan anggaran Pilwali ini, tengah diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pemkot Mojokerto.

Ketua KPU Kota Mojokerto, Syaiful Amin Solihin mengatakan, anggaran yang diajukan ke Pemkot Mojokerto sebesar Rp 14 miliar, itu untuk mengcover seluruh biaya pilkada, yang akan dimulai pada bulan Agustus tahun ini

"Pada Pilwali Mojokerto nanti, anggarannya memang meningkat dibanding Pilwali tahun 2013 lalu. Ini karena ada beberapa hal yang kemarin tidak tercover pemerintah, sekarang dibiayai pemerintah. Misalnya, biaya kampanye dan debat publik. Termasuk nanti kita melaksanakan sosialisasi yang harus menggunakan anggaran dari Pusat," kata Syaiful Amin Solihin.

Sesuai jadwal, Pilwali Mojokerto dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018, dalam pilkada serentak, bersamaan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim dan Pilkada di beberapa daerah yang lain, salah satunya Kabupaten Jombang.

"Dalam dalam pilkada serentak nanti, kita melaksanakan Pilwali bersamaan dengan pelaksanaan Pilgub Jatim," jelas Amin (sapaan akrab Syaiful Amin Solihin).

Masih kata Amin, meskipun tahapan Pilwali dan Pilgub belum dimulai, pihaknya mulai inten menggelar sosialisasi ke masyarakat, khususnya pada pemilih pemula. Ini agar nantinya angka golput bisa ditekan.

Mantan jurnalis ini menjelaskan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilpres 2014 lalu, jumlah pemilih sebanyak 93.930. Pada Pilwali dan Pilpres nanti, diperkirakan bertambah sekitar 3.000 pemilih atau menjadi sekitar 96.930 pemilih.

"Tambahnya jumlah pemilih ini faktor pemilih pemula. Jumlah ini diperkirakan masih bisa berubah karena tidak menutup kemungkinan ada warga yang belum terdaftar, warga meninggal dunia atau juga berpindah tempat tinggal," terang Amin.

Sementara untuk memberikan edukasi pada masyarakat, KPU Kota Mojokerto membuat Rumah Pintar Pemilih (RPP). RPP yang diresmikan pada Selasa (2/5) lalu, memanfaatkan satu ruangan di Kantor KPU, menjadi sebuah perpustakaan yang berisi buku, majalah,artikel, dan data data hasil pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Ini disediakan supaya masyarakat, terutama pemilih pemula bisa belajar banyak dan lebih memahami tentang pentingnya Pemilu.

"Masyarakat, terutama pemilih pemula bisa belajar banyak tentang pemilu melalui fasilitas yang kita sediakan. Selain itu, kita juga terus melakukan sosialisasi di kalangan pelajar SMA/SMK, karena mereka adalah calon pemilih. Targetnya, pada pilkada nanti tingkat partisipasi yang sebelumnya mencapai 80 persen, bisa naik menjadi 90 persen," ujar Amin.