KPU: Kalau presiden buat Perppu, ikutin saja

Merdeka.com - Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay angkat bicara terkait Perpu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebagai lembaga negara, KPU akan mengikuti arahan pemerintah.

"Ya otoritas perppu ada pada pemerintah, kami sebagai lembaga negara saja. Jadi kalau pemerintah mau ambil, kalau presiden buat perppu ya ikutin saja," ucap Hadar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Hadar mengatakan, keberadaan Perppu sudah tentu akan merubah Undang-Undang namun, akan ada proses lanjutan terkait Perppu tersebut.

"Perppu kan pengganti undang-undang, tapi nanti ada surat, setelah itu DPR harus membuat persetujuannya. Tapi harus dengan syaratnya bisa dilakukan tanpa menunggu persetujuan DPR. Kemudian dalam masa sidang di DPR akan memberikan persetujuan DPR. Kalau DPR tidak setuju maka harus kembali ke undang-undang sebelumnya," jelas Hadar.

Nantinya, proses persetujuan di DPR, lanjut Hadar, akan menggunakan mekanisme yang sama, yakni melalui kesepakatan untuk mencapai mufakat, apabila tidak tercapai mufakat, maka proses voting akan kembali dilakukan.

"Saya tidak tahu (potensinya disetujui atau tidak), hitung-hitung saja, tapi kan keanggotaannya yang sekarang bukan yang kemarin berapa, partai yang di tengah ini berapa besar kekuatannya kira-kira, begitu," tutup Hadar.