Bahkan jika ada menteri yang cuti untuk berkampanye juga diawasi Bawaslu.
Ketua KPU Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari mengatakan soal pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu adalah ranah dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Termasuk jika ada pejabat negara, seperti presiden dan menteri yang menurut payung hukum kepemiluan dibolehkan ikut berkampanye.
“Soal pengawasan, penegakan aturan, silakan (tanya) ke Bawaslu,” kata Hasyim saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis (25/1).
“Yang menjalankan tugas kewenangan pengawasan itu Bawaslu silakan tanya ke Bawaslu,” tegas Hasyim.
Soal Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh berkampanye dan memihak kepada peserta Pemilu, Hasyim mengatakan hal itu memang sudah sesuai payung hukum yang ada.
“Di Undang-Undang Pemilu sudah diatur (presiden boleh berkampanye), apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut menyatakan, norma yang berada di Undang-Undang Pemilu,” tutur dia.
Hasyim menerangkan, secara jelas payung hukum Pemilu sudah mengatur jenis-jenis pejabat negara yang boleh dan tidak untuk ikut berkampanye. Artinya, bukan maksud membenarkan pernyataan Jokowi, namun apa yang dikatakan adalah sebuah aturan yang sudah ditetapkan.
“Bukan dibenarkan, tapi apa yang disampaikan Pak Presiden itu adalah ketentuan pasal-pasal di Undang-Undang Pemilu, itu Undang-Undang mengatakan itu,” tutupnya.
Bahkan jika ada menteri yang cuti untuk berkampanye juga diawasi Bawaslu.
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca Selengkapnya
Bahkan menteri kabinet juga diperbolehkan untuk kampanye selama melakukannya saat cuti.
Baca Selengkapnya
KPU akan menggelar rapat pleno penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden
Baca Selengkapnya
Ketua KPU Diputuskan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres
Baca Selengkapnya
Jalan menuju kantor KPU ditutup untuk umum, dan hanya diperuntukan bagi tamu undangan.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diyakini mampu menjaga kerukunan dan kedamaian usai pemilu
Baca Selengkapnya
KPU sebelumnya menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Banyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca Selengkapnya
Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan saksi dan ahli dari KPU selaku termohon beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi