Komisi VII Minta Pemerintah Kaji Kenaikan Pertalite dan Elpiji 3 Kilogram

Merdeka.com - Komisi VII DPR RI meminta pemerintah membahas lebih dahulu kenaikan harga pertalite dan gas LPG 3 Kg dengan DPR RI. DPR ingin mempelajari lebih jauh dampak kenaikan tersebut.

"Kami ingin sekali melihat kajian pemerintah sebelum diputuskan karena kami di Komisi VII mitra pemerintah terkait permasalahan menyangkut BBM dan energi," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno kepada wartawan, Selasa (5/4).

"Kami juga ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana dampak dari kenaikan tersebut jika kemudian pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk subsidi kepada penerima, kelompok masyarakat penerima yang memang berhak atas subsidi tersebut," jelasnya.

Dia memandang akan lebih tepat sasaran pemberian subsidi tersebut sebagai kompensasi kenaikan harga kepada masyarakat yang berhak. Supaya tidak ada penyelewengan dan mencegah penumpang gelap.

"Nah ini adalah kajian-kajian yang harus dilakukan segera sebelum memang diputuskan apakah akan dinaikan dan berapa kenaikannya yang akan ditetapkan di kemudian hari," ujar Eddy.

Menurutnya kenaikan harga minyak dan gas wajar karena anggaran subsidi energi semakin membengkak. Apalagi harga minyak dan gas dunia sedang naik.

"Kita juga harus mempertimbangkan anggaran pemerintah yang semakin membengkak untuk subsidi energi. Karena memang harga energi, harga BBM, harga minyak mentah, harga gas di luar negeri juga tinggi, sehingga memang tidak bisa tidak harus ada jalan tengah oleh pemerintah," terangnta.

Di satu sisi diakui Sekjen PAN ini kenaikan harga pertalite dan LPG bisa membebani masyarakat.

"Masyarakatnya juga banyak yang belum sepenuhnya pulih kondisi perekonomian, kondisi rumah tangganya akan berujung kepada beban bagi masyarakat. Tentu hal itu tidak bisa kita pungkiri," kata Eddy.

Pemerintah sedang mengkaji terkait rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan elpiji 3 kilogram. Hal itu disampaikan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto usai Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/4).

"Saat sekarang masih kita kaji," kata Airlangga.

Dia berjanji akan mengumumkan jika kajian itu telah selesai. Sebab itu, Airlangga meminta agar publik tetap menunggu keputusan nanti.

"Setelah kita kaji kita umumkan tapi sekarang belum," singkatnya.