Komisi II DPR: Pilkada Patuh Protokol Kesehatan Berjalan Baik
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, mengungkapkan, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sudah dijalankan dengan baik dan disiplin selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Khususnya ketika tahap pemungutan suara pada 9 Desember lalu.
"Dari sisi protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 terjaga sehingga pelaksanaannya aman, sehat, selamat dan tidak menyebabkan ledakan penyebaran Covid-19," kata Zulfikar saat dihubungi di Jakarta, Selasa (15/12/2020).
Dia mengatakan sejak awal, Komisi II DPR meminta agar penyelenggara pemilu menerapkan prokes Covid-19 dengan disiplin dalam tiap tahapan Pilkada 2020 dan ternyata berjalan dengan baik.
Namun dia mengakui ada penyelenggara dan pasangan calon yang akan ikut kontestasi Pilkada 2020 terpapar Covid-19 namun banyak yang teratasi dengan baik karena semua pihak ikut memastikan pelaksanaan pilkada aman dan selamat.
Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin©2020 Merdeka.com"Saya juga prihatin ada paslon dan penyelenggara pemilu meninggal karena terpapar Covid-19. Saya pernah mengusulkan agar dilakukan ‘sampling testing’ dan ‘tracing’ khususnya setelah pemungutan dan penghitungan suara agar tidak menambah jumlah positif Covid-19," ujarnya.
Selain itu Zulfikar menilai pada Pilkada 2020, masing-masing partai politik menunjukkan perbaikan saat mengusung pasangan calon karena proses rekrutmen dan seleksinya berjalan baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat.
Hal itu menurut dia paslon yang disuguhkan kepada masyarakat baik dan publik memilih berdasarkan preferensi kepada kebijakan serta visi-misi paslon.
"Karena itu saya meyakini konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan semakin baik," katanya.
Politisi Partai Golkar itu menilai dari sisi partisipasi pemilih, kualitasnya meningkat karena masyarakat menggunakan hak pilihnya berdasarkan preferensi pada kebijakan misalnya sejauh mana prestasi dan dedikasi paslon, serta rekam jejak.
Hal itu menurut dia terbukti dengan banyak paslon petahana yang tidak terpilih kembali karena masyarakat melihat rekam jejak calon selama memimpin daerah.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca SelengkapnyaKendati menggugat proses pencalonan Gibran ke PTUN, PDIP menghormati keputusan MK yang menolak semua gugatan hasil Pilpres 2024 kubu capres-cawapres 01 dan 03.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemungutan suara pileg, termasuk pemilu anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024 digelar serentak pada 14 Februari mulai pukul 07.00-13.00 WIB.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaDeklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.
Baca Selengkapnya