Khofifah: Kampanye hitam belum tentu bikinan kompetitor

Merdeka.com - Selama dua minggu terakhir, bakal calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa 'dihajar' black campaign berupa pamflet dan meme. Bahkan, salah satu pendukungnya yang ikut resah, sempat melapor ke Polda Jawa Timur meski akhirnya ditarik kembali laporan itu.

"Jadi saya rasa, ke saya, saya akan menjaga. Tetapi mohon juga dijaga, jangan kemudian bikin sesuatu yang akhirnya menimbulkan reaksi," pinta Khofifah usai menghadiri Reuni Akbar Alumni Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang yang digelar di Desa Ngigas, Waru, Sidoarjo, Minggu (21/1).

Mantan Menteri Sosial ini menegaskan, bahwa dirinya tidak akan pernah menuding siapapun. Karena memang dalam setiap proses demokrasi, selalu ada serangan-serangan tidak bertanggung jawab. "Saya tidak akan pernah menuding, karena sangat mungkin yang membuat itu bukan bagian dari kompetitor atau relawan kompetitor," ujarnya.

"Bisa saja orang lain yang memang ingin mencoba melihat respon dari proses yang terjadi di Pilgub Jawa Timur. Jadi saya mohon juga ke teman-teman semua menjaga suasana yang kondusif. Belum tentu relawan kompetitor (yang melakukan kampanye hitam), belum tentu," tegasnya.

Diakui Ketua Muslimat NU ini, serangan kepada dirinya memang diketahui dari media sosial, juga informasi beberapa kiai pendukung. Salah satunya pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim.

"Ada Kiai Asep, juga katanya kirim surat, saya juga dibikin meme begitu. Saya sudah sampaikan, kalau itu (black campaign) disampaikan ke saya akan menjadi shadow boxing," ungkapnya.

Khofifah kembali meminta, agar para relawan dan pendukungnya tidak mudah terpancing isu-isu negatif yang memicu gejolak di masyarakat, dan bisa mengganggu proses demokrasi yang tengah berlangsung di Jawa Timur.

"Saya juga selalu menyampaikan ke teman-teman relawan, pokoknya sebaiknya kita jaga, enggak usah ditanggapi kalau itu kaitannya dengan black campaign," sambungnya.

Laporan polisi bagian penegakan UU ITE

Namun demikian, kalau ada di antara pendukungnya yang melapor ke pihak kepolisian, menurutnya itu adalah bagian dari mereka (para pendukung) yang memang ingin menegakkan Undang-Undang ITE.

"Ada juga yang saya dikabar-kabari begitu (lapor ke Polda) lalu ada yang minta untuk tidak diteruskan, ya begitu, saya mengikuti ya lalu lintas di medsosnya," paparnya.

Lagi-lagi Khofifah menegaskan, bahwa black campaign belum ditentu dilakukan oleh lawannya di Pilgub Jawa Timur. "Belum tentu itu bikinan relawan kompetitor. Kalau kompetitor saya rasa, semua di antara kita ingin membangun suasana yang kondusif, begitu. Jadi memang harus semua pihak, bukan hanya yang sedang berproses di dalam Pilgub," ujarnya.

Namun, jika pihak kepolisian sebagai penegak hukum ikut bergerak menjaga kondusifitas Pilkada, Khofifah yang di Pilgub Jawa Timur kali ini menggandeng Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak itu mengapresiasinya.

"Lah baguslah (polisi yang bergerak), jadi menurut saya tetap harus diberikan pembelajaran. Jadi misalnya yang terjadi pada seorang Mas Azwar Anas (bupati Banyuwangi yang mundur sebagai Cawagub Saifullah Yusuf karena black campaign) misalnya," kata dia.

Menurut Khofifah, yang mengunggah kali pertama foto-foto Azwar Anas memang harus diselidiki. "Supaya tidak diulang begitu, jadi proses-proses yang bisa menjadikan pemicu, kemungkinan suasana menjadi tidak kondusif, saya rasa pihak kepolisian akan menjaga akan meluruskan dan akan membangun suasana yang kondusif," tegasnya.

Seperti diketahui, saat resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial, Khofifah sempat diserang meme yang mengkait-kaitkan dengan organisasi NU. Kemudian, Jumat (19/1) lalu, salah satu pendukungnya sempat melapor ke Dewan Badan Kehormatan (BK) DPRD dan Polda Jawa Timur terkait pamflet hoax yang menyudutkan.

Khofifah juga menyampaikan, bahwa siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin Jawa Timur harus tetap menjaga agama dan negara. "Saya ingin menyampaikan bahwa ada satu referensi secara usul fiqih itu, siapapun yang memimpin, maka posisinya adalah menjaga agama dan mengatur negara," ujarnya.

Lalu secara lebih khusus lagi, lanjut Ketua Umum PP Muslimat NU, kalau Imam Al Ghazali menyebut, ada lima kaidah yang harus dilakukan seorang pemimpin. Yang pertama kata Khofifah, adalah menjaga agama.

"Agama apapun yang dianut oleh warga masyarakat harus terjaga. Karena sisi spiritualitas, religiusitas itu akan menjadi penyiram dari dahaga dan keringnya jiwa seseorang. Kenapa orang beragama? Karena akan ada siraman rohani di situ," urai Khofifah.

Kedua adalah menjaga harta rakyat dan yang dimiliki oleh negara. Artinya, seorang pemimpin diharamkan korupsi. Ketiga adalah menjaga keamanan. "Jangan ada orang yang merasa, kemudian merasa tidak aman dan seterusnya, merasa terancam," ucapnya.

Kriteria keempat adalah mampu menjaga keberlanjutan. "Siapapun yang memimpin harus bisa menjaga keberlanjutan generasi penerus dan menjaga martabat rakyat, martabat bangsanya."

Kemudian yang kelima, siapapun yang memimpin, dia harus bisa memberikan penghormatan di dalam kebebasan berpendapat. "Jadi ada kaidah-kaidah itu yang harus dijadikan referensi bagi siapapun yang memimpin di level manapun," tukasnya.