Ketum PAN: Amandemen UUD 1945 Tak akan Terjadi, Jangan Khawatir Berlebihan
Merdeka.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, amandemen UUD 1945 tidak akan terjadi. Ia meyakini tidak akan ada amandemen sampai Pemilu yang akan datang.
"Saya kira sampai Pemilu yang akan datang amandemen itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu tidak usah khawatir berlebihan," ujar Zulkifli saat pidato peringatan HUT PAN, Senin (23/8).
Hal itu juga menanggapi Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa yang mengkritik wacana amandemen terbatas UUD 1945. Hatta mempertanyakan, siapa yang bisa menjamin amandemen ini tidak melebar.
Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli mengaku mengikuti perkembangan pembahasan amandemen UUD 1945 ini. Ia menjamin amandemen tidak bakal terjadi.
"Jadi Pak Hatta tidak usah khawatir saya ini in charge di semua perkembangan terakhir republik ini. Oleh karena itu tidak usah khawatir terjadinya amandemen itu, tidak akan terjadi menurut saya. Enggak akan terjadi," ujarnya.
Zulkifli juga bilang, saat masih menjabat sebagai Ketua MPR pada periode lalu bisa saja amandemen itu terjadi. Namun, kenyataannya amandemen tersebut tidak ada.
"Kalau mungkin amandemen terjadi pada masa Zulkifli Hasan ketua MPR. Itu mungkin. Tapi tidak terjadi," ujarnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Mahfud, PTUN tidak bisa mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.
Baca SelengkapnyaTewasnya Danramil Aradide merupakan insiden kesekian kalinya yang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mencederai kedaulatan bangsa.
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPD RI menawarkan lima proposal untuk melakukan amandemen konstitusi. Apa isinya?
Baca Selengkapnya"Menteri kan dari banyak partai, biasa," kata Zulkifli Hasan.
Baca SelengkapnyaMenurut Ma’ruf, tak akan ada ada arahan khusus yang diberikan kepada para menteri sebelum memenuhi panggilan MK.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaMahfud mengingatkan, TNI, Polri dan ASN harus betul-betul netral dari politik sesuai perintah undang-undang.
Baca Selengkapnya