Ketidaknetralan Polri di Pilkada dinilai bisa picu konflik seperti tragedi 1998
Merdeka.com - Pengamat Sosial Tammat R. Talaohu menilai ketidaknetralan Polri dalam Pilkada akan sangat berbahaya dan harus dihentikan. Tammat mengatakan jika Polri tidak netral maka akan menimbulkan konflik di masyarakat seperti tragedi 1998.
"Ini berbahaya dan jika tidak dihentikan maka kekhawatiran bisa terjadi tragedi 1998. Jangan ganggu dan intervensi pilihan masyarakat," kata Tammat dalam acara diskusi publik bertema "Netralitas TNI-Polri Jadi Sorotan" di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/6).
Baru-baru ini dugaan ketidaknetralan Polri terjadi di Pemilihan Gubernur Maluku. Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin disebut mengarahkan anggotanya mendukung salah satu calon Gubernur yang berasal dari Polri, yakni Murad Ismail. Brigjen Pol Hasanuddin dimutasi karena diduga tidak netral.
Atas masalah ini, Tammat meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak segan mencopot anggotanya yang tak netral dalam pesta demokrasi.
"Pencopotan Wakapolda tidak boleh berhenti disitu saja. Karena diduga Kapolres, Kapolsek hingga Bhabinkamtibmas masih terstruktur," tandasnya.
Sementara itu, Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berpesan agar para calon pemimpin di Maluku tak bermain kotor dalam bersaing di Pilgub.
"Jangan main jorok seperti sekarang karena mengotori reformasi dan sistem demokrasi," ujar Neta.
Neta mengingatkan, apabila Polri tidak netral maka akan memicu konflik di Maluku. Terlebih lagi, Maluku merupakan salah satu daerah yang rawan konflik di Pilkada.
"Sangat memprihatinkan sekali dan kita buka kasus Maluku karena masyarakat rugi karena ancaman konflik semakin tinggi. Situasi Maluku sudah panas sekali. Untungnya Kapolri bertindak cepat untuk menindak Wakapolda dan hal-hal seperti ini," tandasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca Selengkapnya2 Bintara Polri Dihukum Komandan Gara-Gara Naik Pangkat Belum Didampingi Bhayangkari 'Jangan Kumis Saja Ditebalin'
Dua orang bintara dihukum push up oleh Kapolres karena tak bawa istri saat upacara pelantikan kenaikan pangkat.
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kapolri Ingatkan Masyarakat Berbeda Pilihan Politik Biasa, Asal Tak Fanatik untuk Hindari Konflik
Rasa fanatik itu harus dicegah dengan edukasi, agar mencegah terjadinya konflik.
Baca SelengkapnyaPolri Ungkap Situasi Keamanan Jelang Pencoblosan Pemilu 2024
Pencoblosan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 besok.
Baca SelengkapnyaMenteri Hadi Apresiasi TNI-Polri Amankan Pemilu 2024
Hadi juga menyoroti perihal situasi Kamtibmas selama bulan Ramadan berlangsung secara aman dan damai.
Baca SelengkapnyaKisah Jenderal Polisi Berharap Ditempatkan di Polda Metro Jaya karena Berprestasi, Ternyata Kapolri Tugaskan ke Timor Timur
Cerita Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan yang sempat mempunyai cita-cita ingin ditempatkan di Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaPolri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Baca SelengkapnyaTegas & Lugas, Jenderal Bintang Tiga Blak-blakan Bicara Netralitas Polri di Pemilu 2024
Fadil memastikan setiap laporan yang masuk mengenai pelanggaran anggota Polri, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya