Ketidaknetralan Polri di Pilkada dinilai bisa picu konflik seperti tragedi 1998

Merdeka.com - Pengamat Sosial Tammat R. Talaohu menilai ketidaknetralan Polri dalam Pilkada akan sangat berbahaya dan harus dihentikan. Tammat mengatakan jika Polri tidak netral maka akan menimbulkan konflik di masyarakat seperti tragedi 1998.

"Ini berbahaya dan jika tidak dihentikan maka kekhawatiran bisa terjadi tragedi 1998. Jangan ganggu dan intervensi pilihan masyarakat," kata Tammat dalam acara diskusi publik bertema "Netralitas TNI-Polri Jadi Sorotan" di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/6).

Baru-baru ini dugaan ketidaknetralan Polri terjadi di Pemilihan Gubernur Maluku. Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin disebut mengarahkan anggotanya mendukung salah satu calon Gubernur yang berasal dari Polri, yakni Murad Ismail. Brigjen Pol Hasanuddin dimutasi karena diduga tidak netral.

Atas masalah ini, Tammat meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak segan mencopot anggotanya yang tak netral dalam pesta demokrasi.

"Pencopotan Wakapolda tidak boleh berhenti disitu saja. Karena diduga Kapolres, Kapolsek hingga Bhabinkamtibmas masih terstruktur," tandasnya.

Sementara itu, Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berpesan agar para calon pemimpin di Maluku tak bermain kotor dalam bersaing di Pilgub.

"Jangan main jorok seperti sekarang karena mengotori reformasi dan sistem demokrasi," ujar Neta.

Neta mengingatkan, apabila Polri tidak netral maka akan memicu konflik di Maluku. Terlebih lagi, Maluku merupakan salah satu daerah yang rawan konflik di Pilkada.

"Sangat memprihatinkan sekali dan kita buka kasus Maluku karena masyarakat rugi karena ancaman konflik semakin tinggi. Situasi Maluku sudah panas sekali. Untungnya Kapolri bertindak cepat untuk menindak Wakapolda dan hal-hal seperti ini," tandasnya.