Merdeka.com - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) meminta Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut anggota GMPG Siradjuddin Abdul Wahab, hal itu dilakukan untuk mempercepat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), memilih ketua umum yang baru.

"Kita meminta untuk Setya Novanto mundur dan juga meminta Munaslub untuk mempercepat. Kami akan road show baik dalam kelembagaan internal maupun eksternal. Nanti akan kita tindak lanjuti ke mahkamah partai berkaitan dengan permintaan kita untuk ketua umum meletakkan jabatannya," kata Siradjuddin, di Senayan, Jakarta Pusat, (19/7).

Desakan mundur merujuk pada status Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam proyek e-KTP.

Selain itu, desakan untuk pada Novanto untuk meletakan jabatan itu dilakukan agar partai Golkar bisa bekerja secara profesional. Serta sebagai tanda bukti bahwa tidak semua elite dan anggota muda Partai Golkar juga tersangkut kasus Korupsi.

"Salah satu alasan untuk mendesak (penurunan Novanto) agar partai ini bisa bekerja secara profesional. Ketiga, kenapa juga kami melakukan ini, ini penting untuk kami menyatakan agar orang-orang muda di Golkar itu tidak sama dengan elite-elite partai. Kami ingin bilang bahwa meski elit-elit tersangkut masalah kami yang di bawahnya juga," ujarnya.

Siradjuddin juga menambahkan, bahwa langkah mengundurkan diri baik sebagai ketua DPR ataupun Ketua Umum Golkar perlu karena DPR adalah milik rakyat dan selalu dipantau oleh rakyat. Penurunan Novanto dari posisi Ketua Umum Golkar juga dianggap penting oleh GMPG dalam menghadapi agenda politik seperti Pilkada.

"Seluruh rakyat ikut melihat, mendengarkan, sosok pemimpin DPR rerasangkut urusan mega korupsi e-KTP. Untuk itu kami merasa prihatin jabatan itu diemban oleh Pak Novanto yang tersandera kasus korupsi," ungkapnya.

"Berkaitan dengan kita meminta ketua umum mundur ini menjadi penting bagi partai dalam menghadapi agenda ke depannya. Di depan ada Pilkada dan kami beranggapan dengan adanya Pilkada akan mempengaruhi kemampuan partai dalam Pilkada," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengungkapkan alasan DPP Partai Golkar tak melaksanakan munas luar biasa pasca penetapan status tersangka pada Ketum Partai Golkar Setya Novanto. Nurdin menjelaskan ada aturan hasil Rapimnas yang menyepakati tak akan adanya munaslub.

"Di awal tahun 2016 dengan dilakukan rapat sinkronisasi nasional salah satu (hasilnya) ada tidak berkendak untuk melakukan munaslub," katanya di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (18/7).