Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menanggapi seruan aksi 22 Mei 2019 oleh kubu yang menolak hasil Pemilu 2019 karena dianggap curang. Gerakan yang digaungkan dengan nama people power itu berencana mengepung Kantor KPU saat pengumuman penetapan hasil Pilpres 2019.

Menurut Jokowi, semua proses demokrasi yang berlangsung sebelum dan sesudah 17 April 2019 sudah konstitusional.

"Jangan aneh-anehlah. Harusnya mekanisme konstitusional diikuti, ini sebuah pondasi berdemokrasi, harus diikuti," kata Jokowi usai berbuka bersama Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5).

Menurut Jokowi, Pemilu 2019 bukan kali pertama dilangsungkan di Indonesia. Karenanya, dia heran mengapa seakan terjadi gerakan penolakan terhadap hasil pemilu yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tanggal 17 April rakyat sudah berkehendak, dan setelah dihitung KPU dan ditetapkan dan itulah keputusan penyelenggara Pemilu, KPU," jelas dia.

Jokowi berpendapat, menelan hasil kekalahan memang bak pil pahit. Tidak ada satu orang pun yang suka akan kekalahan. Tapi bukan berarti, bila kalah malah berbuat hal yang di luar koridor hukum.

"Kalau yang namanya kalah pasti tak puas, tidak ada kalah itu puas, enggak ada," tukasnya.

Karenanya, bila pihak yang kalah merasa dicurangi, mereka dipersilakan menempuh langkah konstitusional dengan mengadukan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ada kecurangan laporin Bawaslu, kalah sengketa besar (laporin) ke MK. Ini mekanisme konstitusi menurut undang-undang disepakati bersama," pungkas dia.