Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik mengkritisi Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly. Menurut dia, Yasonna tidak menyampaikan RUU KUHP ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara detail.

Ucapan ini juga terkait dengan permintaan Jokowi yang ingin RUU KUHP ditunda.

"Kritik saya satu, saya melihat ini menteri hukum dan HAM ini tidak mengupdate secara detail pasal-pasal terkait RKUHP kepada presiden," kata Erma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Erma menjelaskan, seluruh Fraksi di DPR sudah setuju dengan RUU KUHP. Namun Menkum HAM tidak menyampaikan secara rinci pasal-pasal ke Presiden.

"Fraksi pendukung pemerintahan clear, fraksi non pemerintah juga clear, tapi informasi ini engga sampai ke presiden yang utuh. Yang ada Informasi sepotong-sepotong, informasi engga jelas sehingga presiden juga saya memahami kalau presiden engga nyaman," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, telah meminta agar empat Rancangan dan revisi Undang-Undang untuk ditunda. Jokowi ingin, rancangan UU tersebut dibahas bersama DPR periode 2019-2024.

Jokowi mengungkap ini dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR siang tadi. Rapat itu dihadiri langsung oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan sejumlah pimpinan fraksi.

"Intinya tadi saya meminta agar pengesahan untuk RUU Pertanahan pertama, kedua RUU Minerba, ketiga RUU KUHP, kemudian yang keempat RUU Pemasyarakatan, itu ditunda pengesahannya," jelas Jokowi saat jumpa pers di Istana Negara, Senin (23/9).

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Bagaimana Pendapat Anda soal RUU KUHP? Klik di Sini!