Merdeka.com - Politikus senior Jusuf Kalla tidak mau menanggapi terkait pernyataan anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad yang mengatakan internal Partai Golkar tengah pecah kongsi. Dia yakin Golkar tetap solid menghadapi Pemilu 2019.

"Tanya Fadel lah itu. Soal pecah tidak pecah itu semuanya biasanya di Golkar. Tetapi saya kira kasus ini tidak," kata JK di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Selasa (28/8).

Kemudian JK juga yakin Golkar tetap solid untuk mendukung Joko Widodo - KH Ma'aruf Amin. "Ya, saya yakin begitu," ungkap JK.

Tidak hanya JK, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya solid menghadapi Pemilu 2019. Dia memastikan isu pecah kongsi di tubuh partai, seperti dikatakan anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad adalah tidak benar.

"Kalau DPP sih solid," ucap Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (27/8) kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fadel mengatakan internal Partai Golkar tengah pecah kongsi, lantaran Airlangga tak dipilih Presiden Jokowi menjadi wakilnya di Pilpres 2019. Menurut Fadel, sebagian kader Golkar kecewa dan hendak memalingkan dukungan ke calon pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Kita lihat bulan depan, (situasinya) agak rawanlah. Akan dibahas di rapat kerja bulan depan, Kita, Partai Golkar kecewa. Saya sebagai Dewan Pembina sangat kecewa, kok bukan Golkar yang diambil. Selama ini kita di parlemen itu mati-matian bela Jokowi, besar (kemungkinan dukung Prabowo-Sandiaga) apalagi Sandiaga Uno orang Gorontalo," kata Fadel di sela gladi resik penobatan sebagai Guru Besar Universitas Brawijaya Malang, Selasa (21/8) lalu.

Airlangga menjelaskan, posisi Fadel Muhammad saat ini adalah adalah calon anggota DPD, sesuai aturan baru dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pasal 182 huruf I UU 7/2017 tentang Pemilu, anggota DPD tidak boleh diisi pengurus parpol.

Karenanya, menurut menteri perindustrian ini, Fadel sudah tak berhak berbicara apa pun terkait partai. "Itu (Fadel) sudah nyalon jadi DPD dan sudah diterima pencalonannya oleh KPU maka yang bersangkutan tidak bisa lagi berbicara tentang partai," jelas Airlangga.