Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jika DPT ganda tak selesai, Fadli Zon khawatir ada suara siluman di Pemilu 2019

Jika DPT ganda tak selesai, Fadli Zon khawatir ada suara siluman di Pemilu 2019 Fadli Zon. ©2018 Merdeka.com/Nur Habibie

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. Sebab, DPT bisa menjadi celah kecurangan di Pemilu 2019.

"Menurut saya harus kita hentikan, supaya demokrasi kita demokrasi yang merepresentasikan suara rakyat bukan suara siluman," tegas Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9).

Dia merasa heran persoalan DPT selalu ada di setiap gelaran pemilihan umum. Ini menunjukkan sistem pendataan di Indonesia masih banyak kelemahan.

"Pasti kan masalah DPT ini yang jelas ada dan jumlahnya itu variatif gitu, ini masih menunjukkan sistem kita itu masih banyak atau masih mudah diintervensi," kata Fadli.

Menurut Fadli permasalahan DPT sangat mendasar. Sebab berkaitan dengan data kependudukan.

"Menurut saya ada satu DPT saja muncul itu bermasalah kenapa ya, saya juga heran, penanganan masalah ini kan yang paling basic informasi yang paling basic tentang kependudukan dan hak pilih," ungkapnya.

Fadli membandingkan sistem pendataan pemilih di negara seperti India yang tidak pernah bermasalah. Berbanding terbalik dengan penanganan DPT di Indonesia.

"Itu enggak ada masalah itu tentang DPT kecurangan pemilu, mereka (India) bisa menghandle dengan baik. Masak kita ini sudah di abad 21 tidak mampu untuk masalah ini kan sudah berkali-kali setiap pemilu pasti ada DPT," ungkapnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Mengintip Besaran Anggaran Pilkada Bali 2024, Dipakai buat Apa Saja?
Mengintip Besaran Anggaran Pilkada Bali 2024, Dipakai buat Apa Saja?

Usai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.

Baca Selengkapnya