Jika DPT ganda tak selesai, Fadli Zon khawatir ada suara siluman di Pemilu 2019
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. Sebab, DPT bisa menjadi celah kecurangan di Pemilu 2019.
"Menurut saya harus kita hentikan, supaya demokrasi kita demokrasi yang merepresentasikan suara rakyat bukan suara siluman," tegas Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9).
Dia merasa heran persoalan DPT selalu ada di setiap gelaran pemilihan umum. Ini menunjukkan sistem pendataan di Indonesia masih banyak kelemahan.
"Pasti kan masalah DPT ini yang jelas ada dan jumlahnya itu variatif gitu, ini masih menunjukkan sistem kita itu masih banyak atau masih mudah diintervensi," kata Fadli.
Menurut Fadli permasalahan DPT sangat mendasar. Sebab berkaitan dengan data kependudukan.
"Menurut saya ada satu DPT saja muncul itu bermasalah kenapa ya, saya juga heran, penanganan masalah ini kan yang paling basic informasi yang paling basic tentang kependudukan dan hak pilih," ungkapnya.
Fadli membandingkan sistem pendataan pemilih di negara seperti India yang tidak pernah bermasalah. Berbanding terbalik dengan penanganan DPT di Indonesia.
"Itu enggak ada masalah itu tentang DPT kecurangan pemilu, mereka (India) bisa menghandle dengan baik. Masak kita ini sudah di abad 21 tidak mampu untuk masalah ini kan sudah berkali-kali setiap pemilu pasti ada DPT," ungkapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaKetua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaUsai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.
Baca Selengkapnya