Isu makar buat resah, DPR minta Jokowi evaluasi Kapolri
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Penyebabnya, terkait pernyataan Tito soal adanya agenda makar dalam demonstrasi 2 Desember besok.
"Oleh karena itu keberadaan Kapolri ini bisa ditinjau kembali. Jangan lupa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI," kata Benny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).
Benny menilai pernyataan Tito bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Seharusnya, kata dia, pernyataan adanya makar tersebut disampaikan setelah ada rapat koordinasi dengan Menko Polhukam.
"Jangan sampai pernyataan menimbulkan keresahan di masyarakat. Pernyataan itu sepantasnya dikeluarkan setelah ada rapat koordinasi, kan ada Menko Polhukam," tegasnya.
Politisi Demokrat ini menduga informasi Kapolri itu guna melindungi pihak tertentu. Sebabnya, agenda makar tersebut bergulir melalui media sosial.
"Ini jadi pertanyaan publik jangan-jangan Kapolri jadi alat atau pesan sponsor. Masak pernyataan di medsos dianggap makar. Aksi demo berapa pun jumlahnya tidak bisa dikatakan makar," pungkas Benny.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaKeppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo-Gibran bertekad melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaJokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya