Ingin pertahankan Depok, PKS pasang istri Nur Mahmudi & Tifatul

Merdeka.com - Pilkada Depok baru akan berlangsung pada 2015 mendatang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah melakukan penjaringan kadernya untuk meneruskan kepemimpinan Nur Mahmudi Ismail yang telah menjadi wali kota selama dua periode. PKS ingin terus berkuasa di salah satu daerah penyangga Jakarta itu.

Lazimnya seleksi bakal calon pemimpin daerah yang selalu dilakukan PKS, mereka melakukan penjaringan bakal calon. Untuk Depok, awalnya didapatkan 30 nama yang kemudian diajukan ke DPP PKS. Hasilnya, 7 nama lolos seleksi.

Proses selanjutnya, pemilihan umum internal akan dilakukan pada akhir Agustus ini untuk memilih siapa kader yang akan dijagokan bertarung.

Berikut cara PKS menyiapkan kadernya untuk bersaing di Pilkada Depok seperti dituturkan Ketua DPD PKS Depok M Supariyono:

Pasang Istri Nur Mahmudi dan Tifatul

Nama Menkominfo Tifatul Sembiring muncul dalam 7 nama yang lolos seleksi di DPP PKS. Mantan Presiden PKS itu akan bersaing dengan Azizah Nur Tahmid yang merupakan istri wali kota incumbent Nur Mahmudi Ismail."Ketujuh nama tersebut akan dilempar kepada kader dalam pemira PKS pada 31 Agustus. Semua kader memilih. Tugas DPD Depok hanya memfasilitasi pemira itu," kata M Supariyono.

Ada nama wakil ketua DPR dan anggota DPR

Selain Tifatul dan Azizah, dalam 7 nama yang akan dipilih kader PKS Depok itu ada nama Sohibul Iman yang kini masih menjabat wakil ketua DPR. Kemudian ada nama anggota DPR dapil Bengkulu, Sahfan Badri Sampurno; dan Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad.Sisanya adalah Ketua DPD PKS Depok sekaligus anggota DPRD Depok terpilih, Supariyono; mantan anggota DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono."Semuanya adalah kader PKS yang tinggal di Depok," kata Supariyono.

Tak mau disebut politik dinasti

Munculnya nama Nur Azizah mendapat pandangan miring, karena PKS seolah menjalankan politik dinasti seperti di daerah lain."Kalau prosesnya diam-diam dan dilakukan tidak transparan, bisa jadi (politik dinasti). Tapi (seleksi) ini terbuka, kita sampaikan melalui media," cetus Ketua DPD PKS Depok M Supariyono ketika dihubungi merdeka.com, Senin (25/8).Dia menyayangkan tudingan politik dinasti yang dialamatkan kepada partainya. "Nanti kalau ada anak wali kota, anak gubernur, yang punya potensi tapi karena dia anak pejabat, potensinya tidak teroptimalkan. Bodoh sekali bangsa ini kalau begitu," tegas Supariyono.Supariyono meminta publik tidak menghakimi jika ada anak atau istri pejabat yang mencalonkan diri, sebagai politik dinasti. "Itu yang harus dijawab partai politik, apakah yang dilakukan itu berdasarkan politik dinasti atau tidak," ujarnya.Di dalam PKS, setiap kader memiliki hak memilih dan dipilih, dan Nur Azizah Tahmid merupakan salah satu kader PKS Depok yang namanya terjaring dalam proses seleksi bakal calon wali kota. "Kalau namanya kader, suka tidak suka, mau tidak mau, jika sudah diperintah oleh partai harus menjalankan," pungkasnya.

Suara jeblok, tetap incar Depok-1

Perolehan suara PKS mengalami penurunan drastis dalam pemilu legislatif 2014 lalu. Dari sebelumnya meraup 11 kursi di Pemilu 2009, kini mereka hanya memiliki 6 wakil di DPRD Depok. Dengan begitu, berkoalisi dengan parpol lain mutlak diperlukan untuk memenuhi syarat mengajukan pasangan calon wali kota dan wakil walikota."Kita belum bicara siapa yang akan menjadi mitra koalisi. Saat ini masih konsentrasi pencalonan. Tentu saja saat ini semua partai mengincar jabatan calon Depok 1. Kita lihat saja nanti ke depan," kata Ketua DPD PKS Depok M Supariyono ketika dihubungi merdeka.com, Senin (25/8).Meski begitu, dengan komposisi anggota suara berdasar hasil pemilu lalu, PKS tidak menutup kemungkinan opsi lain. "Intinya semua ingin mengincar jabatan Depok 1 bukan Depok 2. Prosesnya masih lama," imbuh Supariyono.