Hingga Januari, Sumbangan Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf Rp 55,9 miliar
Merdeka.com - Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Laporan yang diserahkan kepada KPU terhitung sejak September 2018 hingga Januari 2019.
"LADK waktu itu jumlahnya Rp 11,9 miliar, lalu laporan kedua kegiatan periode 23 September 2018 sampai 1 Januari 2019 adalah Rp 44,8 miliar. Sehingga total Rp 55,9 miliar," kata Trenggono di KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/1).
"Sumbangan paslon Rp 32 juta, parpol dalam bentuk barang jasa sebesar Rp 2,1 miliar, perorangan Rp 121 juta, kelompok Rp 37,9 miliar, badan usaha Rp 3,9 miliar dan total Rp 44,8 miliar," sambungnya.
Dia menjelaskan, dana dari paslon merupakan perolehan bunga di rekening khusus dana kampanye, sumbangan parpol berasal dari Partai Nasdem dan Partai Perindo dan sumbangan badan usaha non pemerintah adalah PT. Lintas Teknologi Indonesia.
"Kami selesaikan karena cukup memakan waktu karena kami ingin akurat karena kami tidak ingin satu rupiah yang tidak terekam. Laporan maksimal hinggal tanggal 2 Januari pukul 18.00 WIB," ujarnya.
Dia mengatakan dana tersebut lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsolidasi seperti di Aceh, Riau, Jambi, Banten, Papua dan Bali. Serta digunakan untuk kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKN Jokowi-Ma'ruf di Surabaya.
Menurutnya, dana yang banyak dikeluarkan untuk Alat Peraga Kampanye (APK) dan saksi membutuhkan dana besar. Sehingga, Pihaknya akan mengoptimalkan dengan sistem yang efisien untuk ke depan.
"Sekarang jadi pemikiran bagaimana cari dana saksi dengan gerakan parpol koalisi. Kalau bisa dioptimalkan dan kami siapkan sistem agar efisien," ucapnya.
Trenggono mengakui selama ini para pengusaha memberikan sumbangan untuk Jokowi-Ma'ruf. Sehingga pihaknya akan mengadakan gathering pada Januari atau Februari 2019 di Hotel Pullman.
"Rencana awal gathering dengan pengusaha tanggal 21 Januari namun masih banyak yang libur sehingga kemungkinan Februari di Hotel Pullman," tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak
Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud
TPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.
Baca SelengkapnyaOJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaKompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Pembelian Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP
Jokowi memastikan ketersediaan pupuk untuk masa tanam Januari 2024 dalam kondisi aman.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye Didampingi Jenderal di Markas AU, PDIP Singgung Pelibatan TNI
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya