Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan, ujian nasional (UN) akan dihapuskan sementara terhitung mulai tahun depan. Nantinya, ujian akan dilimpahkan ke pemerintah daerah.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, pihaknya belum menyetujui rencana penghapusan ujian tersebut. Hal ini dikarenakan Kemendikbud belum membahas gagasan penghapusan ujian itu dengan Komisi X DPR.

"Kita belum menyetujui dulu, sepertinya pak menteri yang sekarang ini senang membuat kejutan-kejutan tanpa dibahas dulu dengan matang dengan mitra kerja Komisi X," kata Dadang melalui pesan singkat, Senin (28/11).

Menurutnya, pemerintah perlu menyusun model baru untuk mengevaluasi pencapaian belajar siswa. Dadang menilai, para guru juga harus diberi pembekalan untuk bisa mengevaluasi kegiatan belajar siswa.

"Maka tentu harus ditetapkan apakah model ujian sekolah, ujian semester atau evaluasi harian yang dilakukan oleh guru. Tentunya guru pun harus mendapat pembekalan yang memadai kalau bentuk evaluasi ini berubah," terangnya.

Pihaknya beranggapan, perlu pendalaman atas gagasan ini agar tidak membuat kerancuan di dunia pendidikan. Politisi Hanura ini menyebut ujian nasional masih diperlukan untuk mengetahui pencapaian standar pembelajaran sekolah dan siswa.

"Komisi X memandang perlu adanya pendalaman sehingga tidak terkesan kita membuat terobosan-terobosan yang makin membuat bingung dunia pendidikan," tegas Dadang.

"Namun UN kita butuhkan untuk pemetaan dan mengetahui pencapaian standar pembelajaran sekolah mau pun peserta didik, yang dapat dijadikan dasar bagi treatment pada tahun berikutnya," sambung dia.