Merdeka.com - Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan partainya tidak perlu menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) karena Wiranto yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam tidak berhalangan secara tetap untuk memimpin partai. Dadang menegaskan, tidak ada kekosongan jabatan pimpinan Partai Hanura.

Dia menegaskan, saat ini Partai Hanura dijalankan oleh 2 orang wakil ketua umum setelah Wiranto menjadi Menko Polhukam. Sehingga, kata dia, tidak ada rencana untuk menggelar Munaslub.

"Enggak ada itu Munaslub, karena Munaslub itu terjadi bila Pak Ketua Umum berhalangan tetap. Ini kan tidak, Pak Ketua Umum karena jabatannya sebagai Menko Polhukam beliau non aktif sebagai ketua umum dalam menjalankan tugas sehari-hari," kata Dadang kepada merdeka.com, Kamis (10/11).

"Sementara operasional partai dijalankan oleh 2 orang wakil ketua umum, jadi buat apa munaslub?," sambungnya.

Dadang menyebut tidak ada permintaan dari Ketua DPD Partai Hanura se-Indonesia untuk mendesak digelarnya Munaslub.

"Demikian juga tidak ada permintaan dari para Ketua DPD untuk menggelar Munaslub," jelasnya.

Ditambahkannya, permintaan Munaslub hanya dilakukan oleh satu orang anggota dewan penasihat yakni Djafar Badjeber. Apalagi, permintaan Djafar itu tidak melalui rapat bersama dewan penasihat lain.

"Permintaan Munaslub hanya dilakukan oleh satu orang anggota dewan penasihat, dan itu pun dilakukan tanpa rapat dewan penasihat, jadi sebaliknya yang bersangkutan sedang diproses di Badan Kehormatan Partai," pungkasnya.