Hanura kubu OSO sebut kubu Daryatmo lakukan lima kebohongan

Merdeka.com - Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) menggelar deklarasi soliditasnya menyusul dualisme kepengurusan partai Hanura dengan kubu Daryatmo. Dari deklarasi yang dilakukan di Manhattan Hotel, kubu OSO menyebut ada lima kebohongan yang dilakukan Partai Hanura kubu Daryatmo.

"Ada lima kebohongan yang dilakukan kubu sebelah. Jadi kita harap agar tidak terprovokasi dan kembali ke sistem organisasi kepartaian yang dipimpin Pak OSO (Oesman Sapta Odang)," ujar Ketua DPP Hanura kubu OSO, Benny Rhamdani, Jumat (19/1).

Pertama, kubu Daryatmo melakukan kebohongan dengan menyebut adanya penggelapan uang partai dengan nominal besar. Jika benar, Benny mengatakan pihaknya menantikan pembuktian tersebut melalui jalur hukum.

Dia menyayangkan dugaan penggelapan uang atas kepemimpinan OSO justru menjadi alasan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Kalau benar ada penggelapan uang, kalau uang milik partai ini hilang, dihilangkan oleh ketua umum atau pengurus DPP maka kenapa tidak ambil tindakan yang melaporkan untuk kasus hukum," ujarnya.

Dia mengatakan, tuduhan kubu Daryatmo bertolak belakang dengan kondisi keuangan partai yang diklaim Benny membaik. "Tata kelola uang sehat, keuangan partai bertambah," tukasnya.

Kedua, partai Hanura memiliki citra buruk saat kepemimpinan OSO. Benny mengatakan dasar kubu Daryatmo tentang citra Hanura tidak sepadan dengan menggunakan survei dari lembaga survei atas hasil perolehan kursi oleh Hanura sebanyak 16 kursi di tahun 2014.

"Apple to apple harusnya, kalau perolehan kursi pemilu 2014 yang 16 kursi, adalah pemilu 2019. Bukan hari ini. Itu tidak apple to apple. Itu kebohongan yang diproduksi mereka," ujarnya.

"Kebohongan ketiga mereka selalu mengatakan bahwa mereka mendapatkan dukungan dari 27 DPD kemudian 401 DPC ," sambungnya.

Bahkan, Benny mengatakan sejumlah DPC akam menarik keikutsertaan mereka dari munaslub kubu Daryatmo dan mencabut mosi tidak percaya kepada OSO. Menurutnya, hal itu wajar lantaran dianggap DPC peserta munaslub kubu Daryatmo hanya termakan hasutan.

"DPC yang datang di Munaslub itu akan datang dan mengatakan mosi tidak percaya kemudian membatalkan keikutsertaan di munaslub. Memang mereka korban hasutan," ujarnya.

Kebohongan keempat yang disebut kubu OSO terhadap kubu Daryatmo mengenai mahar politik sebesar Rp 1 miliar. Terakhir, kepengurusan Partai Hanura kubu Daryatmo dianggap memanipulasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Mereka selalu menggunakan AD/ART yang dimanipulatif, seolah-olah agenda politik mereka ini legal. Mereka memanipulasi. Pasal 15 AD/ART tentang pengisian pengosongan jabatan. Kemudian pasal 16 pergantian ketum hanya bisa dilakukan melalui munaslub. Dalam keadaan khusus. Dalam keadaan khusus itu jika misalnya Pak Wiranto itu kemarin diangkat Menko Polhukam terjadi kekosongan," ujarnya.

"Maka Munaslub kemudian dipersyaratan munaslub diatur pasal 23, syaratnya berhalangan tetap, melakukan pelanggaran AD/ART atau pidana, undur diri dan mendapatkan dukungan 2 per 3 DPD dan DPC."