Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hakim MK Nilai Pilpres 2024 Gaduh: Presiden Tidak Netral, Coba Suburkan Spirit Politik Dinasti

Hakim MK Nilai Pilpres 2024 Gaduh: Presiden Tidak Netral, Coba Suburkan Spirit Politik Dinasti

Hakim MK Nilai Pilpres 2024 Gaduh: Presiden Tidak Netral, Coba Suburkan Spirit Politik Dinasti

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, yang dilakukan presiden seolah menyuburkan praktik politik dinasti di dalam negeri.

Hakim MK Nilai Pilpres 2024 Gaduh: Presiden Tidak Netral, Coba Suburkan Spirit Politik Dinasti

"Pada Pemilihan Presiden Wakil Presiden 2024, terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan disebabkan secara terang-terangan Presiden dan aparaturnya bersikap tak netral bahkan mendukung Pasangan calon presiden tertentu. Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit dan berpotensi mengancam tata nilaïi demokrasi ke depan," kata Arief saat membacakan pendapat berbeda dalam sidang putusan perkara sengketa Pilpres 2024 di MK, Jakarta (22/4).

Arief membandingkan Pilpres 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana pada Pemilu tahun 2004, 200, 2014 hingga 2019 tidak ditemukan pemerintah turut campur dan cawe-cawe.


Sehingga berkaca dari hal ini, Arief berharap MK dapat memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan Pilpres 2024 tidak hanya sekadar melalui pendekatan formal legalistik-dogmatis yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku dan bersifat prosedural.

"Melainkan perlu berhukum secara informal-nonlegalistik-ekstensif yang menghasilkan rumusan hukum yang progresit, solutif dan substantif tatkala melihat adanya pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil," pungkasnya.

Hakim MK Nilai Pilpres 2024 Gaduh: Presiden Tidak Netral, Coba Suburkan Spirit Politik Dinasti

Sebelumnya Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024, atas gugatan yang dilayangkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.


Menurutnya, telah terjadi pelanggaran Pemilu secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta seluruh elemen pemerintah lainnya demi memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2024.

"Apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu," tutur Arief.

Hakim MK Pertanyakan Frasa 'Penugasan Presiden’, Begini Jawaban Menko Muhadjir
Hakim MK Pertanyakan Frasa 'Penugasan Presiden’, Begini Jawaban Menko Muhadjir

Arief Hidayat mempertanyakan terkait 'penugasan presiden' yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy, saat sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Temukan Masalah Netralitas PJ Kepala Daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Jakarta
Hakim MK Temukan Masalah Netralitas PJ Kepala Daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Jakarta

Hakim MK Saldi Isra menyampaikan poin-poin pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan sengketa Pilpres 2024 Anies-Cak Imin.

Baca Selengkapnya
Ini Tiga Hakim MK yang Bakal Pimpin Sidang PHPU Pileg
Ini Tiga Hakim MK yang Bakal Pimpin Sidang PHPU Pileg

Ketiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Putuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo

Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Baca Selengkapnya
Butuh Keberanian dan Moral Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres 2024
Butuh Keberanian dan Moral Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres 2024

MK akan memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April nanti

Baca Selengkapnya
Hakim MK Saldi Isra: Pj Kepala Daerah Tidak Netral, Pemilu Tak Jujur, Harusnya Ada Pemilu Ulang
Hakim MK Saldi Isra: Pj Kepala Daerah Tidak Netral, Pemilu Tak Jujur, Harusnya Ada Pemilu Ulang

Saldi Isra paparkan alasan kenapa harus ada pemungutan suara ulang di beberapa wilayah

Baca Selengkapnya
Netralitas Jokowi di Pemilu Dipertanyakan dalam Sidang PBB, Airlangga: Hampir Semua Presiden Punya Partai
Netralitas Jokowi di Pemilu Dipertanyakan dalam Sidang PBB, Airlangga: Hampir Semua Presiden Punya Partai

Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.

Baca Selengkapnya
Siap Hadapi Debat Keempat Pilpres, Gibran: Enggak Pakai Singkatan
Siap Hadapi Debat Keempat Pilpres, Gibran: Enggak Pakai Singkatan

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menghadapi debat keempat Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Usai Kalah di Pilpres, Cak Imin Kembali Hadiri Rapat Paripurna di DPR RI
Usai Kalah di Pilpres, Cak Imin Kembali Hadiri Rapat Paripurna di DPR RI

Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Selengkapnya