Golkar Usul Ambang Batas Parlemen 7%, Agar UU Pemilu Tak Direvisi Melulu
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Fraksi Golkar DPR mengusulkan ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi minimal tujuh persen. Menurutnya, hal ini akan berdampak untuk membentuk sistem presidensial yang efektif karena didukung parlemen yang multi partai sederhana.
"Golkar berpandangan sistem presidensial ini akan efektif kalau didukung DPR yang multi partai sederhana. Supaya perjalanan pemerintahan efektif," kata Doli saat dihubungi, Senin (8/6).
Doli mengatakan, secara bertahap konfigurasi partai di parlemen memang diharapkan semakin sederhana. Ambang batas terus ditingkatkan hingga terakhir pada empat persen.
Ketua Komisi II ini mengatakan, mengapa diusulkan tujuh persen, agar tidak setiap lima tahun sekali UU Pemilu direvisi. Doli berharap, RUU Pemilu yang tengah digodok ini bisa digunakan untuk jangka panjang.
"Kenapa usulkan 7 persen? Kami menginginkan UU Pemilu sekarang ini undang-undang yang berlaku cukup lama," kata dia.
Maka itu, Doli mengatakan, DPR membuka aspirasi masyarakat terhadap RUU Pemilu ini. Menurutnya, masalah angka ambang batas parlemen juga masih dapat didiskusikan. Salah satunya penolakan datang dari partai non parlemen yang tak setuju ambang batas tujuh persen dan berlaku hingga ke DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Ini masih rough draf kita gak usah negative thinking, suuzon, jadi draf di komisi II saja belum," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apalagi isu tersebut berkembang bahwa ada sekelompok orang yang mendorong percepatan Munas Golkar.
Baca SelengkapnyaMuzani menyebut, Gerindra menghormati proses keputusan di internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDia menyebut penambahan 2-3 persen itu berasal dari dua kekuatan tambahan, yaitu infrastruktur partai dan kekuatan caleg yang mewakili.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Berdasarkan statistik, sebanyak 78 hingga 80 persen para pemilih Golkar menyalurkan suaranya ke Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAdanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaCawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaAirlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, pasangan Prabowo-Gibran diusung Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PBB dan PSI di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya