Golkar minta PKB komunikasi dengan Jokowi soal full day school

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengancam bakal menarik dukungan kepada Presiden Joko Widodo jika kebijakan sekolah delapan jam, lima hari atau Full Day School tidak dibatalkan. Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan masalah kebijakan Full Day School masih bisa dibicarakan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendi dan Presiden Joko Widodo.

"Saya kira persoalan full day school dapat dibicarakan secara baik-baik dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seharusnya kebijakan full day school itu bukanlah kebijakan yang harga mati juga," kata Ace saat dihubungi merdeka.com, Selasa (8/8).

Sebelum menerapkan kebijakan tersebut, Ace meyakini Menteri Muhadjir pasti mempertimbangkan aspek sosiologis dan keagamaan serta masukan dari sejumlah pihak, semisal ormas Nadhatul Ulama (NU).

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga pasti memiliki pertimbangan yang matang dengan memperhatikan masukan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk dari PKB atau kalangan NU," klaimnya.

Terkait calon presiden di 2019, menurut Ace, PKB memiliki kalkulasi sendiri. Namun, Golkar berharap PKB bisa bergabung di barisan partai-partai pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Saya kira PKB memiliki kalkulasi sendiri dalam menentukan siapa Capres 2019 nanti. Bagi Partai Golkar semakin banyak yang memberikan dukungan untuk Pak Jokowi semakin bagus," pungkasnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak kebijakan sekolah delapan jam, lima hari. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini dinilai tidak pro terhadap rakyat.

Wasekjen PKB Maman Imanulhaq mengatakan, partainya siap mengambil sikap tegas jika Presiden Joko Widodo tetap menjalankan kebijakan ini. Termasuk berpisah dari Joko Widodo di gelaran Pemilu 2019.

"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti Presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan 2019," ujar Maman Imanulhaq di The Acacia Hotel, Jl Kramat, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Dia mengatakan, ngototnya sikap PKB bukan tanpa alasan. Menurutnya, penolakan kebijakan yang diatur melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini menandakan PKB ikut berjuang bersama rakyat.

"Ini perlu, ini soal perjuangan umat Islam, ini soal perjuangan sejarah, ini soal pemihakan terhadap NKRI dan Pancasila."