Gerindra: Rasa Keadilan Rakyat Dikoyak Hak Pilihnya di Pemilu 2019

Minggu, 19 Mei 2019 21:57 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Gerindra: Rasa Keadilan Rakyat Dikoyak Hak Pilihnya di Pemilu 2019 mulyadi gerindra. ©2019 Merdeka.com/dokumen pribadi

Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menolak hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Bahkan, koalisi adil dan makmur ini berencana tak akan ajukan gugatan pemilu ke MK, karena sudah tak lagi percaya hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi menjelaskan, prinsip dasar dalam pesta demokrasi adalah menghormati dan menerima keputusan mayoritas masyarakat dalam melaksanakan haknya untuk memilih pemimpinnya. Namun hal itu terjadi jika pemilu berjalan adil dan transparan.

"Pemilu hari ini telah menciptakan rasa keadilan masyarakat yang dikoyak hak pilihnya," jelas Mulyadi saat dihubungi merdeka.com, Minggu (19/5).

"Itu salah satu alasan BPN bersikap menolak rekapitulasi, karena kita menghormati dan memiliki kewajiban untuk mengawal dan memperjuangkan hak masyarkat tersebut," tambah mantan rekan bisnis Prabowo itu.

Jurkamnas Prabowo-Sandiaga ini menekankan, jika kepekaan dalam berbangsa masih terjaga, dia mendorong agar hilangkan sikap tertutup terhadap situasi yang berkembang, dengar, analisa dan buat keputusan yang obyektif.

Dia mengatakan, negeri ini bukan warisan nenek moyang penguasa, tapi titipan anak cucu, nenek moyang pendiri bangsa ini justru menyiapkan perangkat fundamental dalam menjalani proses berbangsa dan bernegara dengan membuat landasan konstitusi yang sangat jelas untuk dipergunakan setiap generasi dalam mengelola negeri ini, tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

"Jadi tidak perlu panik kehilangan kekuasaan, karena kekuasaan sesungguhnya milik rakyat yang tercermin dalam proses demokrasi yang dijalankan secara jujur dan adil, bukan sebaliknya," kata Caleg DPR RI terpilih dari Gerindra dapil Kabupaten Bogor itu.

Mantan Ketua DPD Gerindra Jabar ini mengajak, hentikan prasangka dan pengkondisian lawan politik, seolah penjahat yang akan menghancurkan negeri ini. Padahal, kata dia, karena segelintir orang yang takut kepentingannya terganggu atau terbongkar, kemudian rakyat dan bangsa Indonesia dikorbankan.

"Padahal lawan politik juga menjadi bagian dari upaya untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik," tegas Mulyadi.

Dia pun meminta, agar Capres petahana hentikkan penggunaan perangkat kekuasaan termasuk aparat negara. Karena ini akan menimbulkan gejolak antar anak bangsa.

"Padahal ini semua terjadi sekali lagi karena ambisi dan ketakutan beberapa orang yang terusik kepentingan dan masalahnya," tutup Mulyadi. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini