Gelar rakor pelaksanaan pilkada, Kemendagri singgung PNS mau nyalon segera mundur

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) teknis persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Rakor ini dipimpin oleh Dirjen Otonomi Kemendagri Sumarsono dan dihadiri oleh sejumlah biro pemerintahan Kemendagri dari 171 daerah.

"Rapat hari ini adalah rapat teknis penyelenggara Pilkada dalam peran dan fungsi pemerintah daerah. Hari ini kan mulai pendaftaran para paslon di 171 daerah dan pada hari ini pula berlaku mulai disiapkan implikasi administratifnya," kata Sumarsono di aula gedung C Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

Dalam rakor ini, Sumarsono menegaskan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mencalonkan kepala daerah untuk mundur dari status ASN. Di rakor ini pun dijelaskan tata cara yang benar untuk pengunduran diri itu.

"Banyak sekali calon calon juga dari kalangan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, ketika mencalonkan memang wajib harus mundur, ini kan ada implikasi administrasinya mulai dari pernyataan atau bersedia untuk mundur," tutur Sumarsono.

"Hingga sebulan ke depan sebelum ditetapkan penetapan paslon harus mundur dan ini perlu penegasan penegasan melalui forum ini kapan dan bagaimana proses mundurnya paslon dari unsur ASN ini bisa dilakukan," tambahnya.

Pada rapat ini, mantan Plt gubernur DKI Jakarta itu juga memaparkan sebutan baru calon kepala daerah yang berakhir masa jabatannya yaitu Penjabat (PJ).

"Ada beberapa istilah yang berbeda-beda terkadang dalam penyebutan sering rada salah. Jadi kalau akhir masa jabatan, artinya setelah periode selesai ada kekosongan sebelum kepala daerah baru dilantik itu namanya penjabat (PJ) yaitu Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Walikota," terangnya.

Namun, jika kepala daerah belum berakhir masa jabatan, tapi petahana ingin maju menjadi calon, status itu adalah di luar tanggungan negara dan tetap disebut dengan pelaksana tugas atau Plt dengan pejabat terkait yang menggantikan.

Pada forum ini juga juga diusulkan nama Plt diganti dengan PJS (pejabat sementara). PJS itu untuk mengganti sebutan PJ yakni penjabat sementara yang mana kepala daerah akan habis masa baktinya.

"Berdasarkan berbagai masukan namanya diubah tidak Plt tapi namanya Pjs pejabat sementara, jadi kalo Pj itu akhir masa jabatan dan berakhir, tapi kalo pejabat sementara selama cuti di luar tanggungan negara," jelas Sumarsono.

Saat ini, kata Soni panggilan akrabnya, sebutan Plt tetap digunakan dalam hal tertentu. Misalnya, bila kepala daerah terlibat kasus korupsi dan mesti digantikan. Tetapi jika masa jabatannya berakhir kurang dari sebulan dan terlibat kasus tertentu akan diisi dengan Plh (pelaksana harian).

"Kemudian Plt masih kita gunakan, di Dalam hal kepala daerah misalkan ditahan dalam kasus tertentu ott, maka wakil yang masih ada itu ditugaskan sebagai Plt kepala daerah. Kalau kurang 1 bulan gak perlu diisi Plt maupun Pj, maka cukup diisi dengan Plh namanya pelaksana harian. Jadi ada Plt, Plh, PJS dan PJ itu dulu posisinya," terang Sumarsono.