Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada publik supaya menggunakan hak pilih di Pemilu serentak 2019. MUI pun mengharamkan golput pada fatwanya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menerima pandangan fatwa golput MUI.

"Saya terus terang ini bukan setuju atau tidak setuju, saya bisa menerima pandangan seperti ini," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Menurut Sekjen PPP itu, golput yang dimaksud oleh MUI adalah bagi orang-orang yang sengaja tidak mau memilih, padahal orang tersebut tidak berhalangan.

"Yang disebut golput dalam fatwanya ini yaitu saya punya hak pilih, saya tidak memiliki kesulitan menyalurkan hak pilihan karena saya terdaftar di DPT, atau tidak di DPT tetapi saya punya e-KTP kemudian dibuat kemudahan pakai e-KTP saja sudah bisa (nyoblos)," kata Arsul.

Sementara, bagi yang terkendala hambatan, masih bisa dimaklumi jika tidak memilih atau golput. "Misalnya sakit, kemudian watu pemilu ada hujan badai kalau dia melaksanakan itu membahayakan jiwanya. Itu baru (dimaklumi kalau golput)," tandasnya.