Fakta Sidang PBB ke-80: Pengamat UMY Dorong Indonesia Bela Palestina Lebih Vokal, Dorong Solusi Dua Negara

Pengamat hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Faris Al Fadhat, mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran yang lebih vokal dalam membela Palestina. Desakan ini disampaikan menjelang Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato penting di forum internasional tersebut.

Prof. Faris menekankan pentingnya Indonesia menyuarakan kecaman terhadap tindakan Israel dan mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina. Solusi dua negara atau "two-state solution" dinilai sebagai jalan terbaik untuk mencapai perdamaian abadi di kawasan tersebut. Tanpa pengakuan kedaulatan Palestina, konflik akan terus berlanjut.

Menurutnya, Indonesia memiliki legitimasi kuat untuk memimpin suara dunia dalam perjuangan ini, terutama di tengah melemahnya diplomasi negara-negara Arab. Peran aktif Indonesia di PBB diharapkan dapat membawa isu Palestina kembali menjadi agenda global yang mendesak. Ini juga sejalan dengan sejarah panjang dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Pentingnya Suara Vokal Indonesia di PBB

Indonesia dinilai memiliki ruang dan legitimasi kuat untuk memimpin suara dunia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal ini disampaikan di tengah melemahnya upaya diplomasi dari sejumlah negara Arab yang sebelumnya vokal. Perdamaian di kawasan tersebut hanya dapat terwujud jika Palestina dan Israel hidup berdampingan secara setara.

Prof. Faris menegaskan bahwa Israel perlu mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Apabila Palestina tidak diberi kesempatan untuk merdeka dan diakui, rakyatnya akan terus berjuang mempertahankan tanah leluhur mereka. Konflik ini akan terus berlanjut karena Israel menganggap wilayah tersebut sebagai miliknya.

Kondisi ini diperparah dengan sikap negara-negara Arab yang tidak lagi serius menyuarakan isu Palestina secara vokal. Bahkan, rekomendasi PBB terbaru cenderung lebih menekan Hamas untuk berhenti menyerang Israel. Namun, rekomendasi tersebut tidak menyertakan kecaman terhadap Israel yang terus membombardir Gaza.

"Sudah seharusnya Indonesia berani mengecam keras dan sebagai negara mayoritas muslim terbesar dengan sejarah panjang mendukung kemerdekaan Palestina, punya modal kuat untuk itu," ujar Prof. Faris. Ia menambahkan bahwa tindakan Israel yang menduduki, menghancurkan infrastruktur sipil, dan membunuh warga tak berdosa merupakan pelanggaran HAM serius.

Inisiasi Akademik dan Dukungan Global untuk Palestina

Selain mendorong sikap vokal di PBB, Muhammadiyah juga menginisiasi langkah konkret melalui pendekatan akademik. Bersama UMY dan sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya yang memiliki Program Studi Hubungan Internasional, tengah dirancang pembentukan pusat studi bertema Palestina dan perdamaian global. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan.

"Kami bersama Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah menginisiasi terbentuknya pusat studi Palestina," ungkap Prof. Faris. Pusat studi yang kemungkinan bernama Palestine Center for Global Peace ini akan berfokus pada riset mendalam, advokasi kebijakan luar negeri, serta edukasi publik mengenai perjuangan Palestina. Tujuannya adalah memperkuat pemahaman dan dukungan.

Di tengah sikap pasif sejumlah negara Timur Tengah, gelombang dukungan dari negara-negara Barat justru mulai bermunculan. Sebagai contoh, sebuah konser amal di Inggris berhasil menggalang dana lebih dari 2 juta dolar AS untuk warga Palestina yang membutuhkan. Ini menunjukkan adanya simpati global yang berkembang.

Publik figur dari Eropa, Inggris, Kanada, bahkan Amerika Serikat mulai secara terbuka menyuarakan dukungan mereka. "Nah kita Indonesia harus ikut menyuarakan dengan lantang membawa isu Palestina sebagai agenda global," tegas Prof. Faris. Peran Indonesia sangat krusial untuk menjaga momentum dukungan internasional ini.

Solusi Dua Negara: Lebih dari Sekadar Jargon

Solusi dua negara antara Palestina dan Israel yang kerap digaungkan di forum internasional hanya akan menjadi jargon semata. Hal ini akan terjadi jika tidak ada desakan kuat yang memaksa Israel untuk mengakui keberadaan negara Palestina. Pengakuan kedaulatan adalah kunci utama menuju perdamaian.

Prof. Faris menuturkan bahwa perdamaian sejati hanya akan terwujud jika kedua belah pihak diakui dan diperlakukan secara setara di mata hukum internasional. Tanpa kesetaraan ini, upaya perdamaian akan selalu menemui jalan buntu. Keadilan harus menjadi fondasi utama.

"Jika hanya Israel yang terus diakui sementara Palestina tidak, maka perjuangan rakyat Palestina akan terus berlangsung," tutup Prof. Faris. Oleh karena itu, peran aktif dan vokal Indonesia sangat penting untuk mendorong pengakuan penuh terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Ini adalah langkah krusial.

Sumber: AntaraNews