Fakta Mengejutkan: 17,2 Juta Petani Gurem Terpinggirkan, DPR Desak Pemerintah Buat Kebijakan Khusus Atasi Kemiskinan

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, secara tegas mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan khusus. Desakan ini bertujuan untuk mengangkat kelompok petani gurem dari jurang kemiskinan yang selama ini membelenggu mereka. Permintaan ini disampaikan dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional.

Rina menyoroti bahwa selama ini petani gurem, yang menggarap lahan kurang dari 0,5 hektare, kerap terpinggirkan. Mereka kurang mendapatkan perhatian dari berbagai kebijakan serta program yang digulirkan oleh pemerintah. Kondisi ini membuat jutaan petani terus berjuang dalam keterbatasan ekonomi.

Kebijakan yang berpihak kepada petani gurem sangat dibutuhkan untuk memastikan kesejahteraan mereka. Dukungan politik yang kuat juga diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif. Hal ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kehidupan petani di Indonesia.

Potret Petani Gurem: Antara Keterbatasan dan Keterpinggiran

Petani gurem didefinisikan sebagai petani atau keluarga bertani yang menggarap lahan kurang dari 0,5 hektare dengan keterbatasan ekonomi. Berdasarkan data Sensus Pertanian oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani gurem di Indonesia sangatlah besar. Angkanya mencapai 17,2 juta orang yang mengolah lahan pertanian kurang dari setengah hektare.

Kelompok petani ini menghadapi berbagai persoalan mendasar yang menghambat kemajuan mereka. Keterbatasan lahan menjadi masalah utama, diikuti oleh minimnya akses terhadap modal, teknologi pertanian modern, serta pasar yang adil. Akibatnya, mereka seringkali dililit kemiskinan, bahkan sebagian besar tergolong dalam kategori miskin ekstrem.

Rina Sa'adah menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi serius dari pemerintah. Tanpa regulasi dan dukungan yang spesifik, kelompok petani gurem akan terus berada dalam lingkaran kerentanan ekonomi. Oleh karena itu, sudah saatnya ada kebijakan yang secara khusus menyasar kebutuhan mereka.

Mendesak Regulasi dan Dukungan Politik untuk Petani

Untuk mengatasi masalah ini, Rina Sa'adah menyerukan adanya kebijakan dan regulasi khusus yang disertai dukungan politik kuat. "Saatnya ada kebijakan dan regulasi khusus serta dukungan politik yang berpihak kepada petani gurem," kata Rina di Jakarta.

Salah satu usulan konkret yang diajukan adalah melalui redistribusi lahan dan reformasi agraria yang fokus pada petani gurem. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas lahan garapan mereka dan memperluas akses kepemilikan. Dengan demikian, petani memiliki aset yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, dibutuhkan juga kebijakan yang menjamin akses permodalan dan pasar yang lebih baik. Contohnya adalah penyediaan kredit mikro berbunga rendah yang dirancang khusus untuk petani gurem. Asuransi pertanian juga sangat penting untuk melindungi mereka dari risiko gagal panen yang bisa menghancurkan mata pencarian.

Bantuan sosial produktif juga menjadi poin penting dalam usulan ini. Bantuan tersebut bisa berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) yang sesuai untuk lahan sempit, penyediaan bibit unggul, serta modal kerja. Dukungan ini esensial untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi petani gurem.

Mendorong Transformasi dan Kesejahteraan Berkelanjutan

Pada intinya, Rina Sa'adah berharap petani gurem dapat bertransformasi menjadi petani komersial kecil. Transformasi ini bertujuan agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar. Dengan demikian, mereka akan lebih terlindungi dari kerentanan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas.

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan nasional, Rina memperjuangkan alokasi lima persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pertanian. Peningkatan alokasi anggaran ini diharapkan dapat mempercepat modernisasi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Selain itu, Rina juga mengusulkan agar target Nilai Tukar Petani (NTP) secara eksplisit dimasukkan dalam APBN. Penetapan target NTP ini akan menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan daya beli dan kesejahteraan petani. Hal ini juga akan mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.

"Petani gurem membutuhkan bantuan untuk menghadapi berbagai risiko dalam budi daya pertanian di sisi hulu," tegas Rina Sa'adah. Dukungan komprehensif dari pemerintah menjadi kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi jutaan petani gurem di Indonesia.

Sumber: AntaraNews