Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak percaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) melarang gerakan #2019GantiPresiden. Dia mengatakan, bukanlah tugas MUI untuk melarang gerakan-gerakan semacam itu.

"Saya enggak percaya bahwa itu secara kelembagaan berani diambil dan bukan itu lah tugasnya MUI, tugas ulama itu kan menjaga agama kan. Pada dasarnya, ngapain dia masuk-masuk politik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/8).

Menurut Fahri, gerakan #2019GantiPresiden adalah aspirasi dan tidak boleh dilarang. Sebab, lanjut dia, itu merupakan bagian dari proses demokrasi.

"Masa orang punya aspirasi dilarang, situ beraspirasi itu legal. Beraspirasi menolak pimpinan legal," ungkapnya.

"Meskipun itu belum tentu persis jadi kenyataan, tapi kalau orang mau kampanyekan boleh aja. Orang kampanye dukung pemerintah boleh, masa kampanye tidak dukung pemerintah tidak boleh," ucapnya.

Menurut Fahri, seharusnya jika ada yang tidak setuju dengan gerakan tersebut bisa balik melawan dengan gerakan lainnya.

"Kalau Anda enggak setuju dengan satu gerakan, bikin gerakan lain. Begitu caranya dalam demokrasi. Jangan larang sana larang sini," tandasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mendukung hasil MUI Jawa Barat yang mengimbau agar deklarasi #2019GantiPresiden tidak digelar. Alasannya, deklarasi itu bisa menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini.

"Bahkan MUI Pusat juga berharap hal-hal yang tidak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia baik kampanye pengganti presiden maupun kampanye presiden," ucap Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid dalam keterangannya, Kamis (2/8).