Fadli Zon Nilai Akuisisi Freeport Kebijakan Sontoloyo, Ini Tanggapan PDIP
Merdeka.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiana, Fadli Zon mengkritik keras langkah pemerintah atas divestasi saham PT Freeport. Fadli menganggap langkah pemerintah merupakan kebijakan sontoloyo.
Dikritik seperti itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai pihak yang mengkritik langkah pemerintah atas divestasi PT Freeport tidak siap terhadap kemajuan.
"Ketika itu justru dikritik menunjukan bahwa mereka belum siap dengan narasi terhadap hal-hal yang positif yang menjadi keberhasilan Pak Jokowi. Sehingga mereka hanya melakukan mencela, mencela dan mencela. Itu yang dinilai oleh rakyat," kata Hasto di posko pemenangan TKN, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12).
Sementara menurut Fadli, pemerintah Indonesia tidak perlu membeli saham Freeport dengan alasan tambang yang seelumnya didominasi kepemilikannya oleh Amerika itu akan habis masa kontrak tahun 2020.
"Jadi mestinya kita tunggu, wong Freeport itu akan habis (kontraknya) 2021. Kan pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019, untuk apa kita membeli saham milik kita sendiri," kata Fadli.
Fadli menilai apa yang dilakukan pemerintah tersebut sebuah langkah yang salah kaprah. Seolah-olah membangun nasionalisme, padahal yang dilakukan adalah membangun utang baru yang besar. Menurutnya, kebijakan tersebut sebagai langkah sangat merugikan kepentingan nasional.
"Saya tidak menyebut pengambilalihan, tapi menurut saya ini betul-betul satu kebijakan sontoloyo," tandasnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pemerintah seharusnya tinggal menunggu saja hingga kontrak selesai. Sehingga tidak perlu mengeluarkan uang puluhan triliun dengan cara berutang.
"Tunggu saja waktunya 2 tahun lagi selesai, kita gratis kok. Freeport akan kembali kepada kita dengan gratis. Untuk apa ngeluarin sampai puluhan triliun, berutang kalau tidak salah sampai Rp 55 triliun. Mengambil alih dengan utang, ini kebijakan sontoloyo," tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaZulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung
lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaPDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya