Fadli Zon

Timses Yakin Ucapan Ma'ruf Soal Budek dan Tuli Tak Pengaruhi Elektabilitas. Menurut Sekjen Partai Solidaritas Indonesia itu Ma'ruf telah menegaskan tidak ada maksud menyinggung fisik. Ucapan buta dan budek adalah soal tutup hati dan kuping terhadap keberhasilan pemerintah Jokowi.

Koalisi Jokowi diberi nama Koalisi Indonesia Kerja (KIK), sedangkan koalisi Prabowo menamai diri sebagai Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Namun, pada masa kampanye saling tuding dan serang kerap mewarnai tahun-tahun politik seperti sekarang ini.

Beberapa pihak menilai Demokrat tak serius mendukung Prabowo-Sandi. Ditambah lagi, ada pernyataan-pernyataan dari pihak Demokrat yang bikin koalisi Prabowo-Sandi terusik.

Fadli menilai Sandiaga langkahi makam hanyalah masalah kecil.

Fadli Soal Puisi 'Ada Genderuwo di Istana': Penerawangan Saya Memang Ada. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR ini mengaku membuat puisi itu dalam waktu 10 menit. Tambahnya, puisi itu juga tidak ditujukan pada siapa pun.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara mengenai ucapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan efek ekor jas (coattail effect) hanya bisa dirasakan oleh PDI Perjuangan sebagai pengusung Joko Widodo dan Partai Gerindra sebagai pengusung Prabowo Subianto.

Fadli Sebut Ucapan Ma'ruf Soal Budek, Tuli, Buta Bisa Singgung Kaum Difabel. Fadli menilai hal yang berkaitan dengan fisik sangat sensitif dibicarakan. Dia pun menyarankan untuk melakukan kritik berdasarkan data.

Fadli soal 'tampang Boyolali': Tidak ada maksud menghina, justru merasa dekat. Dia juga menuturkan, Prabowo sesungguhnya ingin menggambarkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut mungkin saja bisa terjadi dimana-mana bukan hanya Boyolali.

"Kekecewaan itu sudah terasa di bawah. Kalau kader pada kecewa, otomatis mesin partai pasti mati tuh karena PKS itu kan partai kader," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

Jokowi heran dana kelurahan program pro rakyat diributkan oleh politisi. Selama ini, lanjut Jokowi, pemerintah hanya mengalokasikan Dana Desa. Akibatnya di tingkat kelurahan masih terjadi ketimpangan.

Selain itu, adanya lirik lagu yang diubah Fadli Zon yakni 'fitnah HTI fitnah FPI' yang mana kalimat itu tak ada maknanya alias bohong. Bukan hanya itu, ada juga kalimat 'takut diganti Prabowo-Sandi' yang mana itu merupakan opini sesat.

Fadli minta Polri tuntaskan kasus pembakaran bendera agar tak terjadi konflik. Menurutnya, hal ini harus ditelisik lebih jauh lagi. Sebab, aksi semacam ini, lanjut Fadli, bisa menimbulkan kegaduhan dan menjurus pada penistaan agama.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mengingatkan rakyat agar hati-hati dengan para politikus. Sebab, kata dia, ada banyak politikus baik di Tanah Air, namun ada juga politikus sontoloyo.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengomentari rencana produksi mobil Esemka oleh pemerintah. Fadli menilai isu produk Esemka hanya bagian dari bagian politik kebohongan.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, memastikan tidak akan mencopot Ahmad Dhani Prasetyo sebagai juru kampanye nasional (jurkamnas) Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak ambil pusing terhadap sikap Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman yang menginstruksikan kadernya untuk optimal mengkampanyekan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Prabowo Subianto disarankan mengubah gaya pakaiannya jika ingin dipilih pada Pilpres 2019. Namun, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menginginkan gaya Prabowo tetap apa adanya. Sebab setelan Prabowo yang kerap mengenakan pakaian putih maupun cokelat bermakna dinamis.

Tim Pengacara Muslim juga mendapat laporan mengenai penangkapan disertai surat penahanan. Namun, setelah ditelusuri tak jelas keberadaan lokasi penangkapan dan penahanannya.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto disarankan mengubah gaya pakaiannya jika ingin dipilih pada Pilpres 2019. Namun, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menginginkan gaya Prabowo tetap apa adanya.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri tengah mengkaji payung hukum yang tepat untuk alokasi Dana Kelurahan.