Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengomentari sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mulai sering mengkritik pembangunan infrastruktur di pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Fadli, sikap JK menunjukan tidak ada koordinasi antara presiden dan wakilnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara mengenai tarik ulurnya pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Menurut dia, tarik ulur pembebasan tersebut bukti bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) ini amatiran.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding, rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir adalah blunder. Dia melihat, ada manuver Jokowi untuk mendapatkan dukungan suara umat Islam.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon mempertanyakan netralitas dua nama moderator yang diusulkan dalam debat kedua. Dua nama itu adalah Najwa Shihab dan Tommy Tjokro.

Wakil ketua umum Gerindra itu mengklaim hasil survei Median mirip dengan survei internal mereka. Menurutnya, dalam survei internal BPN elektabilitas Prabowo terpaut hanya 4-6 persen dengan Jokowi. Sementara, survei Median menunjukkan keduanya terpaut 9,2 persen.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon menyayangkan, panelis debat capres-cawapres pertama hanya diam semata. Dia menilai, panelis sekadar jadi pajangan dalam debat.

"Moderator juga terlalu kaku ya. Jadi seperti gak ada bedanya moderator dengan bel. Bel jadi kalau orang tinju ada belnya gitu. Cuma jadi pengatur waktu dan ya perlu tapi maksud saya sebaiknya lebih fleksibel. Karena ini kan calon presiden bukan calon apa gitu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi. Hasto mengatakan celotehan Wakil Ketua Umum Gerindra itu tak perlu ditanggapi orang sekelas sekjen sepertinya, tapi cukup Pengurus Anak Cabang (PAC).

Debat Pilpres perdana dengan tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan telah selesai dilaksanakan. Pro dan kontra pun menghiasi lini massa sesudahnya. Ternyata, meski bertema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, kedua paslon juga menyinggung masalah lain. Seperti kondisi perekonomian.

Fadli menyontohkan, saat Jokowi menyinggung banyaknya caleg mantan koruptor dari partainya. Meski begitu, dia menyebut Prabowo tidak terpancing untuk menjawab lebih jauh karena dinilai tidak relevan dengan tema debat yang sedang berlangsung.

Fadli Zon menilai Jokowi-Ma'ruf sudah kalah sejak awal.

Polisi menangkap dalang penyebar hoaks tujuh kontainer yang berisi surat suara tercoblos di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Oknum tersebut bernama Bagus Bawana Putra (BBP) yang disebut sebagai salah satu relawan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Tren survei Calon Presiden (capres) petahana Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin menurun. Hal itu terlihat dari hasil survei indikator yang mencatat elektabilitas pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin turun sebesar 2,8 persen jika dibandingkan September ke Desember.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku heran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberikan kisi-kisi pertanyaan dari debat Pilpres 2019 sebelum kegiatan debat berlangsung. Fadli menilai, debat antara capres-cawapres tidak akan menarik jika sudah diberikan kisi-kisi terlebih dahulu.

Anggaran penanggulangan bencana pada 2018 sebesar Rp 7 triliun dan telah disalurkan untuk daerah yang mengalami bencana pada tahun berjalan. Angka ini pun menurutnya, meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, selang alat cuci darah pernah digunakan untuk 40 orang, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Pernyataan itu langsung dibantah oleh RSCM.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membela Wasekjen Demokrat Andi Arief soal hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut Fadli, cuitan Andi Arief tidak patut dipermasalahkan.

"Pada 2016, alokasi APBN untuk BNPB sebesar Rp 1,6 triliun, namun kemudian dipotong sekitar Rp 133 miliar sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2016 jadi Rp 1,46 triliun. Pada 2017, BNPB hanya mendapat anggaran Rp 839,74 miliar dan pada tahun ini kembali menyusut jadi Rp749,38 miliar," ungkap Fadli Zon.

Sejumlah peristiwa penting mewarnai perjalanan politik bangsa Indonesia dalam kurun tahun 2018. Hal ini tak lepas dari agenda Pemilihan Kepala Daerah dan jelang Pemilu Presiden tahun 2019.

Anggota Dewan Pengarah capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Fadli Zon membuka opsi untuk membawa para aparat TNI yang terlibat masalah pidana ke peradilan umum. Sehingga tidak hanya ditindak secara hukum militer.