Fadli Zon

Fadli Zon dan Fahri Hamzah sering mengkritik para menteri Kabinet Kerja. Di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Fadli menilai semua usulan Prabowo disandingkan dengan beberapa nama masih bersifat tentatif. Termasuk dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belakangan mencuat untuk maju di Pilpres 2019. Terlebih PKS mendukung jika Anies maju jadi Capres.

"Dari PKS memang ada nama yang mengerucut itu adalah pak Aher, ada pak ketua Majelis Syuro pak Salim dan lain lain," kata Fadli.

Waketum Gerindra Fadli Zon memastikan, pembahasan power sharing memang akan dibicarakan. Namun, dia menegaskan, hingga kini belum ada pembicaraan intensif mengenai pembagian kursi menteri.

Fadli Zon mengatakan belum ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut.

Isu Anies nyapres, Fadli Zon tegaskan Prabowo masih penantang terkuat Jokowi. Fadli menjelaskan, nama Anies memang tengah didiskusikan lebih lanjut oleh Gerindra. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang pasti.

Fadli Zon puji Ratna Sarumpaet debat Luhut depan korban KM Sinar Bangun. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku sependapat dengan Ratna. Karena keluarga korban berhak mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah. Dia minta pencarian korban terus dilanjutkan.

Menurut Fadli setiap partai politik pasti memiliki kader dengan rekam jejak tak baik seperti menjadi mantan narapidana korupsi. Dia mengklaim mantan narapidana korupsi di Partai Gerindra sangat sedikit.

"Walaupun saya kira semangat dari KPU untuk menetapkan itu saya kira perlu dihargai tinggal bagaimana mempunyai dasar yang kokoh terutama UU dan konstitusinya bahwa setiap orang berhak memilih dan dipilih," ucapnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, seharusnya pencarian korban Kapal KM Sinar Bangun yang karam di Danau Toba tidak dihentikan. Sebab, lokasi tenggelamnya sudah ditemukan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Pilkada Serentak 2018 terlaksana dengan baik dan lancar. Pihaknya juga masih menunggu hasil real count (hitung nyata) bukan hitung cepat (quick count).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait pasal 73 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) soal pemanggilan paksa mitra koalisi.

Fadli Zon sebut keadaan RI saat ini membahayakan dan memprihatinkan. Terutama Trisakti yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan sesuai konsep Presiden pertama RI Soekarno.

Salah satunya membahas soal Cawapres.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto selalu mendapatkan persentase suara terendah sebagai Calon Presiden 2019 dibanding Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari beberapa hasil survei. Meski begitu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yakin hasil penghitungan saat pilpres terjadi akan menunjukan hal yang sebaliknya.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan lembaga survei harus dievaluasi. Sebab, pasangan calon usungan Gerindra di Pilgub Jawa Barat 2018 yakni Sudrajat-Syaikhu mendapat hasil yang mengejutkan dibanding prediksi hasil survei sebelumnya.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mendesak Komnas HAM mengungkap kematian M Yusuf (42), wartawan media online di Lapas Klas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan, 10 Juni lalu. Menurut Fadli, harus ada keberanian untuk mengungkap yang menjadi penyebab kematian M Yusuf. Terlebih kematian terjadi di dalam lapas.

Fadli meyebut pihaknya belum dapat mengakui hasil quick count atau penghitungan cepat dari beberapa lembaga survei yang menyebut suara pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum lebih besar dibandingkan tiga pasangan lainnya.

Partai Gerindra memprioritaskan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk diajak berkoalisi di Pilpres 2019. Meski demikian, Gerindra tetap membuka pintu untuk Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk ikut berkoalisi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut #2019gantipresiden sukses meningkatkan suara pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018.