Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta aparat pemerintah dan aparat kepolisian untuk tidak membuat stigma negatif pada aksi unjuk rasa saat pengumuman hasil rekapitulasi suara KPU 22 Mei mendatang. Sebab, kata dia, unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi.

"Sebab, kita semua sadar tindakan inkonstitusional hanya akan merusak semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Dia berharap tidak akan ada gerakan di 22 Mei mendatang. Semua pihak harus berpikir bagaimana menjaga negara.

TKN Siap Jadi Fasilitator Adu Data dengan BPN. Karding menyebut BPN berkelit untuk membuka sistem penghitungan data internal. Dia menilai kubu Prabowo tak bisa membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang digaungkan.

Fadli Zon Nilai Bawaslu Harus Sanksi KPU soal Pelanggaran Input Data Situng. Salah satunya adalah menimbulkan kegaduhan sampai menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penyelenggara Pemilu.

Fadli Zon Pastikan Tim IT BPN Siap Adu Data dengan TKN. Fadli menyatakan siap jika diadu data dalam pleno rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU. Malah, kata dia, lewat forum lainnya juga siap.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui di Pileg 2019 juga terjadi kecurangan. Namun, berbeda dengan kecurangan dalam Pilpres. Sebab kecurangan di Pileg bersifat kasuistik.

Dia menegaskan, Prabowo menolak hasil Pilpres dengan kecurangan. Pihaknya juga enggan melakukan penolakan melalui Mahkamah Konstitusi.

Kalau pun tak menempuh jalur hukum untuk menolak hasil Pilpres, Fadli memastikan tak akan beralih jalur inkonstitusional. Seruan people power, kata dia, adalah gerakan yang sesuai konstitusi. People power pun kata Fadli, bukan makar.

Berdasarkan hasil sementara penghitungan suara KPU, lima partai yang diprediksi berada di urutan teratas Pemilu 2019 adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB dan NasDem. Artinya parpol tersebut berhak mengajukan nama-nama untuk posisi pimpinan DPR.

Kubu paslon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin menanggapi terkait pernyataan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai diwarnai kecurangan.

"Saya kira ini kan belum final. Kan nanti tanggal 22 (Mei) diputuskan apakah menempuh jalur MK apa tidak," kata Saleh.

Di dapil neraka yakni dapil 1 terdapat nama polisi Golkar Nurul Arifin yang memperoleh 35.713 suara. Sementara di dapil Jabar V terdapat nama Wakil Ketua DPR Fadli Zon (230.524) dan politikus PDIP Adian Napitupulu (80.228).

Politikus PPP ini menilai, membawa sengketa ke MK adalah upaya yang sia-sia bisa dianggap sebagai upaya mendelegitimasi lembaga negara.

Bara mengaku sampai saat ini belum pernah melihat ada indikasi kecurangan dalam Pilpres. Terlebih lagi upaya kecurangan secara nasional yang selama ini dituduhkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Karena yang mempengaruhi itu tak kala penolakan itu dibawa ke forum yang sudah disepakati oleh negara. Itu yang disebut sengketa hasil pemilu di MK,"

"Ini menurut saya belakangan ini upaya-upaya untuk melakukan penersangkaan dan penahanan terutama kepada tokoh-tokoh ulama dan juga aktivis ini sangat merusak demokrasi kita," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

"Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 jelas sekali, jika ada perselisihan tentang hasil dari pemilu termasuk pilpres, maka jalur yang akan ditempuh adalah melalui Mahkamah Konstitusi," kata Ace

Berdasarkan pengalaman Pilpres 2014, kata Fadli, MK tidak menggubris bukti-bukti yang diajukan. Bahkan beberapa bukti legal juga tidak diperiksa.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, surat wasiat Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto akan benar-benar ada. Meskipun, ucapan itu hanya hasil spontanitas dari Mantan Danjen Kopassus itu.