DPR Tunda Pengesahan RUU Pemasyarakatan

Selasa, 24 September 2019 11:36 Reporter : Sania Mashabi
DPR Tunda Pengesahan RUU Pemasyarakatan Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan tidak akan mengesahkan RUU Pemasyarakatan (RUU PAS) dalam rapat paripurna Selasa (24/9). Hal itu dilakukan DPR setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta empat RUU termasuk RUU PAS ditunda pengesahannya.

"Enggak," kata Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Erma menjelaskan, RUU PAS adalah turunan dari RUU KUHP. Sehingga jika RUU KUHP ditunda maka tidak akan bisa mengesahkan RUU PAS.

"RUU PAS itu, kenapa ada RUU PAS karena RUU KUHP itu adalah kita sebutnya induk dari sistem peradilan pidana kita. Kalau RKUHP-nya ditunda, kan ingat di KUHP itu ada pidana kerja sosial siapa yang ngawasin orang-orang PAS ini," ungkapnya.

Erma menjelaskan RUU KUHP adalah induk salam Undang-undang. Karena itu jika RUU KUHP belum disahkan maka RUU PAS tidak bisa disahkan.

"Ada pidana penjara, pidana mati contohnya, pidana mati kan alternatif jadi kalau ada terpidana divonis pidana mati kemudian dia berkelakuan baik dst dia bisa diubah hukumannya," ucapnya.

Sebelumnya Jokowi, telah meminta agar empat Rancangan dan revisi Undang-Undang untuk ditunda. Jokowi ingin, rancangan UU tersebut dibahas bersama DPR periode 2019-2024.

Jokowi mengungkap ini dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR siang tadi. Rapat itu dihadiri langsung oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan sejumlah pimpinan fraksi.

"Intinya tadi saya meminta agar pengesahan untuk RUU Pertanahan pertama, kedua RUU Minerba, ketiga RUU KUHP, kemudian yang keempat RUU Pemasyarakatan, itu ditunda pengesahannya," jelas Jokowi saat jumpa pers di Istana Negara, Senin (23/9). [eko]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini