DPR: Capres petahana dilarang pakai pesawat kepresidenan karena fasilitas negara

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan, pesawat kepresidenan tidak boleh digunakan oleh calon presiden (capres) petahana saat cuti kampanye. Sebab, pesawat kepresidenan bukanlah bagian dari keamanan. Fadli menegaskan, pesawat kepresidenan adalah fasilitas negara.

"Pasti harus dilarang lah, kita saja sebagai pejabat tinggi negara atau pejabat publik kalau menjadi jurkam tidak boleh menggunakan kendaraan dinas," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/4).

Dia menjelaskan, untuk pengawalan merupakan hak yang melekat kepada capres petahana. Sebab berkaitan dengan keselamatan diri.

"Kalau kita mau konsisten dengan aturan main yang ada. Kalau misalnya mau ada dispensasi dilakukan semua sama, karena itu melekat," paparnya.

Untuk hak melekat capres petahan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 305 ayat (2), (3) dan (4) menyatakan capres dan cawapres tetap mendapatkan fasilitas pengamanan, kesehatan dan pengawalan yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBN).

Tak hanya itu, pada Pasal (5) dinyatakan untuk pengawalan dan pengamanan diatur dalam peraturan presiden.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyebut untuk pesawat kepresidenan, pihaknya belum dapat memastikannya. Apalagi terdapat dua jenis pesawat kepresidenan.

"Itu tergantung pada sisi keamanan presiden atau bukan, kalau itu bagian keamanan pasti saja dia melekat. Termasuk misalnya kendaraan dinas anti peluru, terus pengamanan lain baik mobil maupun pesawat," jelas Wahyu.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com