Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DKPP Ingatkan KPU dan Bawaslu Kerja Cermat dan Pintar, Pengaduan Pelanggaran Pemilu Bakal Berkurang

DKPP Ingatkan KPU dan Bawaslu Kerja Cermat dan Pintar, Pengaduan Pelanggaran Pemilu Bakal Berkurang

DKPP mengingatkan bahwa legitimasi Pemilu bukan cuma saat pencoblosan, melainkan dimulai dari proses tahapan pesta demokrasi tersebut.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja lebih cermat dan pintar di seluruh tahapan Pemilu 2024.

DKPP mengingatkan bahwa legitimasi Pemilu bukan cuma saat pencoblosan, melainkan dimulai dari proses tahapan pesta demokrasi tersebut.

"Yah kita imbau adalah KPU maupun Bawaslu agar bekerja lebih cermat," kata Ketua DKPP Heddy Lugito di kantor Bawaslu Jawa Barat, Bandung, Selasa (22/8).

Menurut Heddy, para penyelenggara pemilu itu harus menjaga integritas agar tak memunculkan masalah selama proses kontestasi politik berlangsung.

Menurut Heddy, para penyelenggara pemilu itu harus menjaga integritas agar tak memunculkan masalah selama proses kontestasi politik berlangsung.

Dia mengatakan, apabila tahapan pemilu sudah memunculkan masalah, dikhawatirkan akan mengurangi kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

Dia mengatakan, apabila tahapan pemilu sudah memunculkan masalah, dikhawatirkan akan mengurangi kredibilitas penyelenggaraan pemilu.

"Kalau tahapannya legitimate, nanti juga sampai proses pencoblosan dan penghitungan suara juga akan legitimate," ujar Heddy.

Jika KPU dan Bawaslu berhasil kerja cermat dan pintar, Heddy meyakini jumlah pengaduan ke DKPP akan berkurang.

Jika KPU dan Bawaslu berhasil kerja cermat dan pintar, Heddy meyakini jumlah pengaduan ke DKPP akan berkurang.

"Pada intinya jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun. Yang penting itu kerja cermat dan smart. Kalau itu semuanya kita lakukan, saya yakin pengaduan di DKPP akan berkurang," tambah Heddy.

DPC Berpotensi Terjadi Banyak Laporan Pelanggaran

DKPP mengungkap, masa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) merupakan salah satu tahapan Pemilu berpotensi memunculkan banyak aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Data DKPP menunjukkan aduan diterima tahapan penetapan DCT setiap Pemilu cenderung tinggi.

“Masa rawannya itu saat penetapan DCT,” kata Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah saat menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat (18/8).

Untuk mengantisipasi hal ini, DKPP sudah berkoordinasi dengan KPU. DKPP juga kerap mengingatkan KPU agar berhati-hati sehingga penetapan DCT nanti tidak menimbulkan banyak aduan.

Untuk diketahui, berdasar Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, 12-18 Agustus 2023 adalah masa penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS).

Selanjutnya, KPU akan mengumumkan DCS pada 19-23 Agustus 2023. Sementara tahapan penetapan DCT akan dimulai KPU pada 24 September dan diakhiri dengan pengumuman DCT pada 4 November 2023.

Kepedulian Masyarakat terhadap Proses Pemilu Tinggi, Aduan ke DKPP Meningkat
Kepedulian Masyarakat terhadap Proses Pemilu Tinggi, Aduan ke DKPP Meningkat

Hal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.

Baca Selengkapnya icon-hand
Sidang Etik, DKPP Cecar 4 Anggota KPU Karawang Alasan Tetapkan Sekretariat PPS
Sidang Etik, DKPP Cecar 4 Anggota KPU Karawang Alasan Tetapkan Sekretariat PPS

Keempat anggota KPU Kabupaten Karawang itu adalah Ikshan Indra Putra, Ikmal Maulana, Mulyana, dan Kasum Sanjaya.

Baca Selengkapnya icon-hand
DKPP Sebut Penetapan DCT Rawan Diadukan, Minta KPU Hati-hati
DKPP Sebut Penetapan DCT Rawan Diadukan, Minta KPU Hati-hati

DKPP mengingatkan KPU agar berhati-hati sehingga penetapan DCT tidak menimbulkan banyak aduan.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Purnawirawan Dukung Peserta Pemilu, Jenderal Dudung: Jangan Ganggu Prajurit Aktif
Purnawirawan Dukung Peserta Pemilu, Jenderal Dudung: Jangan Ganggu Prajurit Aktif

Dudung juga menyinggung ada purnawirawan yang mendukung salah satu peserta Pemilu.

Baca Selengkapnya icon-hand
Tegas, Jenderal Dudung Bakal Bikin Menderita Paspampers Culik-Bunuh Imam Masykur
Tegas, Jenderal Dudung Bakal Bikin Menderita Paspampers Culik-Bunuh Imam Masykur

Jenderal Dudung memastikan, hukuman militer akan lebih berat dibanding hukuman sipil.

Baca Selengkapnya icon-hand
Tekan Polusi, Pemprov DKI Tetap Lakukan Penyemprotan dari Gedung Tinggi
Tekan Polusi, Pemprov DKI Tetap Lakukan Penyemprotan dari Gedung Tinggi

Pemprov DKI juga akan membentuk Satgas untuk menangani polusi di Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
DPRD DKI Usul JIS dan TIM Tak Dikelola Jakpro, Ini Alasannya
DPRD DKI Usul JIS dan TIM Tak Dikelola Jakpro, Ini Alasannya

Kalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
Heru Budi Bakal Tambah Pekerjaan ASN DKI yang WFH
Heru Budi Bakal Tambah Pekerjaan ASN DKI yang WFH

Pekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.

Baca Selengkapnya icon-hand
KPU Dilaporkan ke Bawaslu karena DCT DPR Tak Penuhi Keterwakilan Perempuan 30 Persen
KPU Dilaporkan ke Bawaslu karena DCT DPR Tak Penuhi Keterwakilan Perempuan 30 Persen

Daftar DCT anggota DPR yang ditetapkan dinilai tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Baca Selengkapnya icon-hand