Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Disebut melanggar disiplin partai, politisi PKS tolak panggilan BPDO

Disebut melanggar disiplin partai, politisi PKS tolak panggilan BPDO Beredar surat panggilan BPDO buat Ridwan Thalib. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Konflik di internal PKS sepertinya terus saja terjadi. Salah seorang kader partai dakwah itu, Ridwan Thalib, menolak memenuhi panggilan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO).

Menurut surat yang beredar, anggota Majelis Syuro PKS itu dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran disiplin partai. Dalam surat panggilan kesatu dengan nomor B-031/D/PDO-PKS/2018 itu, Ridwan dipanggil buat dimintai keterangan Kamis (20/9) besok, pukul 20.00 WIB, di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jaksel.

"Menindaklanjuti hasil rapat BPDO PKS, maka kami memanggil saudara untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran disiplin organisasi..." demikian kutipan isi surat yang diteken Ketua BPDO Abdul Muiz Saadih, Rabu (19/9).

beredar surat panggilan bpdo buat ridwan thalib

Beredar surat panggilan BPDO buat Ridwan Thalib ©2018 Merdeka.com

Merespons surat itu, Ridwan Thalib pun menolak pemanggilan tersebut. Sebab, dia menilai, pemanggilan itu secara tidak langsung membuatnya seakan sudah menjadi tertuduh atas pelanggaran disiplin organisasi.

Menurutnya, dalam kaedah hukum, surat panggilan BPDO adalah bagian tindakan penyidikan, yang lazimnya diawali oleh tindakan penyelidikan dahulu.

"Padahal dalam surat BPDO, tidak dijelaskan obyek pelanggaran yang saya lakukan, baik melanggar Ad/Art Partai maupun melanggar aturan, pedoman, atau panduan organisasi Partai," katanya.

Tak cuma itu, Ridwan juga menyatakan tindakan BPDO dalam mengeluarkan surat panggilan sudah melanggar hak azasinya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Majelis Syuro PKS periode 2015–2020.

"Dalam mekanisme partai ini, tidak mengedepankan azas praduga tak bersalah," katanya.

Selain Ridwan Thalib, BPDO juga dikabarkan membidik beberapa kader senior PKS dalam kasus dugaan pelanggaran disiplin organisasi. Antara lain Haris Yulia, Raihan Iskandar, Syahfan B. Sampurno, dan lain-lain.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi

Sekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi

Hasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.

Baca Selengkapnya
Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23

Direktur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23

Hasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
PKS Terbuka Koalisi dengan PDIP di Putaran Kedua

PKS Terbuka Koalisi dengan PDIP di Putaran Kedua

PKS tak menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP dan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di putaran kedua Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru

Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru

TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.

Baca Selengkapnya