Disebut melanggar disiplin partai, politisi PKS tolak panggilan BPDO
Merdeka.com - Konflik di internal PKS sepertinya terus saja terjadi. Salah seorang kader partai dakwah itu, Ridwan Thalib, menolak memenuhi panggilan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO).
Menurut surat yang beredar, anggota Majelis Syuro PKS itu dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran disiplin partai. Dalam surat panggilan kesatu dengan nomor B-031/D/PDO-PKS/2018 itu, Ridwan dipanggil buat dimintai keterangan Kamis (20/9) besok, pukul 20.00 WIB, di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jaksel.
"Menindaklanjuti hasil rapat BPDO PKS, maka kami memanggil saudara untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran disiplin organisasi..." demikian kutipan isi surat yang diteken Ketua BPDO Abdul Muiz Saadih, Rabu (19/9).
Beredar surat panggilan BPDO buat Ridwan Thalib ©2018 Merdeka.com
Merespons surat itu, Ridwan Thalib pun menolak pemanggilan tersebut. Sebab, dia menilai, pemanggilan itu secara tidak langsung membuatnya seakan sudah menjadi tertuduh atas pelanggaran disiplin organisasi.
Menurutnya, dalam kaedah hukum, surat panggilan BPDO adalah bagian tindakan penyidikan, yang lazimnya diawali oleh tindakan penyelidikan dahulu.
"Padahal dalam surat BPDO, tidak dijelaskan obyek pelanggaran yang saya lakukan, baik melanggar Ad/Art Partai maupun melanggar aturan, pedoman, atau panduan organisasi Partai," katanya.
Tak cuma itu, Ridwan juga menyatakan tindakan BPDO dalam mengeluarkan surat panggilan sudah melanggar hak azasinya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Majelis Syuro PKS periode 2015–2020.
"Dalam mekanisme partai ini, tidak mengedepankan azas praduga tak bersalah," katanya.
Selain Ridwan Thalib, BPDO juga dikabarkan membidik beberapa kader senior PKS dalam kasus dugaan pelanggaran disiplin organisasi. Antara lain Haris Yulia, Raihan Iskandar, Syahfan B. Sampurno, dan lain-lain.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu
Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi
Hasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca SelengkapnyaDirektur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23
Hasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPKS Terbuka Koalisi dengan PDIP di Putaran Kedua
PKS tak menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP dan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru
TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.
Baca Selengkapnya