Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Disebut Fadli Zon belum tentu lolos parlemen, ini reaksi PSI

Disebut Fadli Zon belum tentu lolos parlemen, ini reaksi PSI Sekjen PSI Raja Juli Antoni. ©Liputan6.com/Yunizafira Putri

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni berdebat dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di twitter. Perdebatan dimulai dengan cuitan Raja Juli yang meminta Fadli Zon untuk mengurus Prabowo Subianto yang disebut olehnya terancam gagal menjadi capres 2019 ketimbang mengomentari pasangan Jokowi di Pilpres 2019.

Pernyataan Raja tersebut, dibalas dengan Fadli Zon yang meminta agar Raja Juli untuk fokus mengurus partai karena dianggap olehnya belum tentu lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

"Anda urus partai sendiri aja, belum tentu lolos PT (Parliamentary threshold). Demokrasi memang berat, perlu sabar, dedikasi, kerja keras dan keberpihakan pada rakyat bukan cukong," tulis Fadli Zon di akun twitternya, Kamis (21/6).

Menanggapi pernyataan tersebut, Toni yakin partainya akan lolos Presidential Treshold. Namun, dia mengingatkan membangun diskursus politik yang beradab juga menjadi kewajibannya.

"Tentu saya urus partai saya, Insya Allah 4 % tidak sulit dicapai dengan kerja keras. Sambil ngurus partai kewajiban saya membangun diskursus politik yang beradab. Politik jujur bukan nyinyir dan asbun seperti yang kerap anda lakukan, " tegasnya.

Seperti diketahui, Fadli Zon meminta Presiden Jokowi mengumumkan cawapresnya. Toni menilai, Fadli tak seharusnya menuntut hal tersebut.

"Menurut saya Fadli Zon tidak perlu nyinyir dan menyibukkan diri mengurus proses pencalonan Pak Jokowi dan cawapresnya. Fadli Zon lebih baik fokus menggenapkan persyaratan pencapresan Prabowo," katanya.

Dia meminta Fadli tak perlu khawatir soal cawapres Jokowi. Sebab, partai-partai pendukung inkumben itu terus berkoordinasi dan berkomunikasi. Prinsipnya, kata dia, sudah ada titik temu antar-partai untuk kembali menjadikan Jokowi sebagai presiden.

"Ujungnya, Pak Jokowi jadi presiden, siapa pun wapresnya," katanya.

Dia juga menegaskan agar Fadli Zon memikirkan tentang pencalonan Prabowo. Sebab sampai saat ini, belum ada partai selain Gerindra, yang secara tegas mendukung mantan Danjen Kopassus itu.

"Fadli Zon tidak perlu sibuk urus Pak Jokowi, urus saja Pak Prabowo yang terancam tidak bisa menjadi capres, karena belum memenuhi syarat minimal undang-undang," ujarnya.

Seperti diketahui, pada Minggu, 17 Juni 2018, Fadli Zon sempat menyinggung cawapres Jokowi. Ia meminta inkumben mengumumkan cawapres secepatnya. "Kalau incumbent itu punya kepercayaan diri, umumkanlah dari sekarang. Jangan wacana-wacana mulu," kata Fadli.

(mdk/rzk)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jaga Suara Rakyat, Rektor UMJ Minta Putusan MK soal Penghapusan PT Diberlakukan 2024

Jaga Suara Rakyat, Rektor UMJ Minta Putusan MK soal Penghapusan PT Diberlakukan 2024

Dengan diterapkannya parliamentary threshold sebesar 4%, berdampak kepada banyak suara rakyat tidak dipakai.

Baca Selengkapnya
Lonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal

Lonjakan Suara PSI Capai 3,13 Persen Dinilai Tak Masuk Akal

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis

Baca Selengkapnya
Partai Gelora Dorong Keputusan MK soal Ambang Batas Parlemen Cepat Diterapkan

Partai Gelora Dorong Keputusan MK soal Ambang Batas Parlemen Cepat Diterapkan

Adanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
VIDEO: Kejutan MK! Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah untuk Pemilu 2029, Tetap Berlaku di 2024

VIDEO: Kejutan MK! Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah untuk Pemilu 2029, Tetap Berlaku di 2024

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan tentang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Baca Selengkapnya
Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik

Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik

PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.

Baca Selengkapnya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’

Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.

Baca Selengkapnya
Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas

Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas

Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.

Baca Selengkapnya