Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengaku heran dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengancam akan keluar dari koalisi pilpres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jika kadernya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres). Dia menilai, PKS hanya ingin mengejar kekuasaan dan bukannya kepentingan rakyat.

"Iya (mengejar kekuasaan), kekuasaan partainya, tidak mau ketinggalan pesta," kata Desmond di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/7).

"Ini kan kekuasaan-kekuasaan menurut saya bukan kekuasaan dalam rangka kepentingan untuk rakyat tapi kekuasaan bagaimana membesarkan partainya karena ingin berkuasa di dalam kekuasaan. Akhirnya ini kayak kekuasaan bagi rezeki kan," lanjutnya.

Desmond melihat, koalisi yang terjalin saat ini masih terbilang semu. Dia mengkritik komitmen partainya dan PKS dalam berkoalisi di Pilpres 2019.

"Tapi belum melihat peta menang atau kalah ya, koalisi oposisi ini adalah sudah tidak jelas kekompakannya," ungkapnya.

Desmond memaklumi bahwa PKS tengah panik dan sedang mencari efek ekor jas dengan mengusung kadernya sebagai capres atau cawapres. Tetapi, dia mengingatkan bahwa pilpres itu demi kepentingan rakyat bukan pribadi.

"Ya secara hubungan tetap harmonis, tapi ya kita juga paham kalau PKS resah ya wajar-wajar juga. Semuanya kita maklum. Tapi bagi saya yang di lapangan berhadapan dengan pemilih ya agak khawatir. Mengapa? Kita belum fokus akan menang tapi udah rebutan (jatah). Kalau aku nggak dapat ini, nggak dukung. Kan repot," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan, partainya akan mengupayakan kadernya sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. PKS tidak hanya ingin menjadi 'penggembira' di ajang Pilpres.

"Itu enggak bisa ditawar-tawar, cawapres harus dari PKS. Kami enggak mau jadi penggembira saja dalam pilpres ini. Kalau mau kami mau disuruh dukung-dukung saja mungkin enggak ini, mungkin kita lebih baik jalan masing-masing saja," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6).