Demokrat: Tokoh Utama KLB Partai Lain Bukan Pembantu Presiden

Merdeka.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pemerintah wajib melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah. Penyerobotan yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin, harus dilawan.

"Pemerintah wajib melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah dan melawan tindakan Moeldoko guna menjaga iklim demokrasi Indonesia serta menegakkan keadilan," kata Herzaky dalam keterangan pers, Sabtu (6/3).

Terlebih, kata dia, AD/ART Partai Demokrat dan Kepengurusan PD 2020-2025 yang dipimpin AHY telah disahkan Kemenkum HAM. Sangat tidak adil jika pemerintah masih menganggap KLB di Deli Serdang sebagai masalah internal.

"Jadi sangat tidak adil jika pemerintah masih menerima hasil KLB abal-abal yang menetapkan Moeldoko, apalagi hanya menganggap ini isu internal," ungkapnya.

Pernyataan Herzaky sekaligus menjawab pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai KLB Deli Serdang adalah masalah internal partai. Mahfud juga menyamakannya dengan kasus yang dialami partai lain di masa lalu.

Herzaky memaparkan, tokoh utama pada kasus KLB yang sebelumnya menimpa partai lain bukanlah pembantu Presiden. Namun kali ini terdapat sosok Moeldoko, yang juga bukan anggota Partai Demokrat.

"Harapan kami, kita semua dapat menjaga iklim demokrasi ini dengan menegakkan aturan hukum yang ada dan fokus membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi serta bencana," katanya.

"Itulah komitmen Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY, yang saat ini sedang diganggu oleh para pelaku GPK-PD yang lekat sekali dengan oknum kekuasaan," tambahnya.