Demokrat minta akhiri polemik kisruh DPT Pemilu 2009

Merdeka.com - Berbagai partai politik mengkritisi hasil Pemilu 2009, yang merupakan kemenangan dari Partai Demokrat. Sebab, di pemilu tersebut ada kekisruhan DPT yang sempat menjadi polemik.

Menanggapi sindiran tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meminta untuk tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Walaupun, sikap kritis adalah penting untuk mewujudkan pemilu ke depan lebih baik.

"Jangan mengungkit masa yang lalu yang sudah usai. Catatan di MK, 2009 banyak oknum partai bermasalah, ternyata Partai Demokrat bukan banyak yang bermasalah, ke depan ayo perbaiki bersama-sama. Jangan mengungkit-ungkit," ungkap Didi di sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (26/10).

Ia mengungkapkan seperti di Kalimantan Tengah, jika diungkit-ungkit maka akan terbuka partai mana yang bermasalah, begitu juga dengan pemilu di Banten. "Sudah mari sama-sama perbaiki, agar dua minggu ini DPT yang jadi masalah enggak jadi masalah. Kalau masalah lalu, semua partai bermasalah, ada catatan di MK," ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengatakan, berbicara masalah DPT merupakan mutual trust dari seluruh stakeholder. Sehingga, tidak berbicara kepentingan partai politik maupun penguasa.

"Semua parpol perlu sinkronisasi dengan penyelenggara pemilu. Semacam sinkronisasi internal. Sepakat perlu sinkronisasi data terlebih dahulu, diundur dua minggu sebagai bentuk pleno," jelas Taufik.

Sedangkan, Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin mengungkapkan masalah DPT itu sudah ada sejak pemilu langsung era reformasi. Untuk itu, DPR menyetujui pembuatan e-KTP yang anggarannya tidak sedikit.

"Kalau masalah DPT dan e-KTP enggak selesai kan berarti mundur. Saya coba kroscek teman-teman tingkat kabupaten. Di Mendagri, orang-orang yang meninggal sekian tahun masih banyak yang didaftar. Kembali lagi, perlu tentu ada konsolidasi di antara penyelenggara. Ketika pemilu tidak ada kepentingan untuk parpol tertentu. Ini kan pernah terjadi," jelasnya.

Wasekjen Gerindra, Aryo Djojohadikusumo, mengatakan setidaknya ada 10 juta DPT tidak jelas. Sebab, data dari dalam internal Gerindra dipastikan banyak yang golput.

"Contoh di dapil saya Jakarta utara, Kelurahan Warakas pemilih berkurang empat ribu. Pemilu 2009, daftarnya saja bikin geleng-geleng kepala. Pilgub DKI, 1,4 juta pemilih itu lebih sedikit dari 2009," jelasnya.