Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat: Ada atau tidaknya PKS enggak ngaruh

Demokrat: Ada atau tidaknya PKS enggak ngaruh Nurhayati Ali Assegaf. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Perseteruan antara Partai Demokrat dan PKS semakin memanas. Setelah perang spanduk soal kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), kali ini, Demokrat dan PKS saling adu argumen di media massa soal nasib partai koalisi pendukung pemerintah.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, bahwa selama dia menjabat sebagai pimpinan fraksi DPR, dia tak pernah merasa berkoalisi dengan partai yang diketuai oleh Anis Matta itu.

"Selama saya jabat ketua fraksi, saya memang tidak pernah merasakan koalisi PKS dengan Demokrat di DPR. Setiap apapun pemerintah dia sering berseberangan, ada atau tidaknya PKS enggak ngaruh," kata Nurhayati ketika dihubungi, Jumat (21/6).

Terlebih lagi, ketika Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Julian Aldrin Pasha bahwa koalisi dengan PKS sudah berakhir. Nurhayati menyebut itu merupakan sinyal bahwa PKS sudah tak diinginkan di koalisi.

"Ini kan jubir yang bicara, apalagi yang ditunggu PKS. Sepertinya mereka sengaja bersikap seperti sekarang ini. Ini pengalihan isu. Tapi saya tegaskan, saya tidak pernah merasa berkoalisi dengan PKS," imbuhnya.

Pernyataan Julian, menurut Nurhayati, sudah sangat jelas bahwa PKS tidak diterima dikabinet. Namun, saat partai dakwah itu tak kunjung menarik tiga menterinya di kabinet, Nurhayati berpendapat, bahwa hal itu sengaja dilakukan karena PKS sangat menikmati tiga kursi menteri di kabinet SBY.

"Mereka menunggu Pak SBY, untuk apalagi, kan sudah jelas dari jubir. Sepertinya PKS menikmati menterinya ada di kabinet. Sikap pak SBY kan sangat firm, dia menyelamatkan bangsa, membangun perekonomian, itu sudah sangat firm. Yang tidak firm itu kan PKS," tegas dia.

"Mereka keluar koalisi tapi tidak mau menarik menterinya, mungkin menikmati adanya tiga menteri, makanya mereka enggak mau menarik," tandasnya.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Pilih Oposisi atau Gabung Koalisi Prabowo, Ini Jawaban PKS
Pilih Oposisi atau Gabung Koalisi Prabowo, Ini Jawaban PKS

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menjawab apakah PKS menjadi oposisi atau koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Ketum Jarnas 98 Kritisi Partai Bakal Gabung Prabowo, Singgung Duri Dalam Daging
Ketum Jarnas 98 Kritisi Partai Bakal Gabung Prabowo, Singgung Duri Dalam Daging

Menurut Sangap, Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi memajukan dan mensejaherakan rakyat.

Baca Selengkapnya