Demokrat: Ada atau tidaknya PKS enggak ngaruh
Merdeka.com - Perseteruan antara Partai Demokrat dan PKS semakin memanas. Setelah perang spanduk soal kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), kali ini, Demokrat dan PKS saling adu argumen di media massa soal nasib partai koalisi pendukung pemerintah.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, bahwa selama dia menjabat sebagai pimpinan fraksi DPR, dia tak pernah merasa berkoalisi dengan partai yang diketuai oleh Anis Matta itu.
"Selama saya jabat ketua fraksi, saya memang tidak pernah merasakan koalisi PKS dengan Demokrat di DPR. Setiap apapun pemerintah dia sering berseberangan, ada atau tidaknya PKS enggak ngaruh," kata Nurhayati ketika dihubungi, Jumat (21/6).
Terlebih lagi, ketika Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Julian Aldrin Pasha bahwa koalisi dengan PKS sudah berakhir. Nurhayati menyebut itu merupakan sinyal bahwa PKS sudah tak diinginkan di koalisi.
"Ini kan jubir yang bicara, apalagi yang ditunggu PKS. Sepertinya mereka sengaja bersikap seperti sekarang ini. Ini pengalihan isu. Tapi saya tegaskan, saya tidak pernah merasa berkoalisi dengan PKS," imbuhnya.
Pernyataan Julian, menurut Nurhayati, sudah sangat jelas bahwa PKS tidak diterima dikabinet. Namun, saat partai dakwah itu tak kunjung menarik tiga menterinya di kabinet, Nurhayati berpendapat, bahwa hal itu sengaja dilakukan karena PKS sangat menikmati tiga kursi menteri di kabinet SBY.
"Mereka menunggu Pak SBY, untuk apalagi, kan sudah jelas dari jubir. Sepertinya PKS menikmati menterinya ada di kabinet. Sikap pak SBY kan sangat firm, dia menyelamatkan bangsa, membangun perekonomian, itu sudah sangat firm. Yang tidak firm itu kan PKS," tegas dia.
"Mereka keluar koalisi tapi tidak mau menarik menterinya, mungkin menikmati adanya tiga menteri, makanya mereka enggak mau menarik," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaKetua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menjawab apakah PKS menjadi oposisi atau koalisi Prabowo.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaPKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaMenurut Sangap, Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi memajukan dan mensejaherakan rakyat.
Baca Selengkapnya