Ketum Jarnas 98 Kritisi Partai Bakal Gabung Prabowo, Singgung Duri Dalam Daging
Menurut Sangap, Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi memajukan dan mensejaherakan rakyat.
kabinet menteri prabowo-gibran
Ketum Jarnas 98 Kritisi Partai Bakal Gabung Prabowo, Singgung Duri Dalam Daging
Menuver politik mulai terlihat jelas usai KPU menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Isu seputar jatah kabinet menjadi fokus utama partai-partai besar.
Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis '98 (Jarnas '98) Sangap Surbakti menyambut baik, kabar bergabungnya partai pengusung Anies-Muhaimin serta Ganjar-Mahfud MD ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran.
- Prabowo Ungkap Banyak Politisi Obral Janji Tiap Pemilu: Kalau Saya Taruh Hitam di Atas Putih!
- AHY Dukung Prabowo Rangkul Partai di Luar Koalisi: Kembalikan ke Pemimpin Kita
- Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo
- Ketum ProJo Dukung Jokowi Gabung Parpol: Pokoknya yang Nasionalis dan Kerakyatan
- Event MotoGP Mandalika Butuh 13 Izin Jokowi: Lemas Saya
- Bantah Alexander Marwata, Polri Klaim Tidak Ada Masalah Koordinasi dan Supervisi dengan KPK
Menurut Sangap, selama parpol itu tulus dan memiliki niat baik untuk mendukung program pemerintahan, secara tidak langsung parpol tersebut turut berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa dan ikut serta dalam memajukan negara.
"Kalau parpol pengusung lawan politik Prabowo mengambil sikap politik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo, ya bagus lah. Dengan demikian, perselisihan antaranak bangsa yang terjadi selama Pilpres bisa disudahi, dan persatuan bangsa semakin erat. Namun, yang terpenting mereka tak memiliki kepentingan politik terselubung yang dapat merusak agenda pemerintahan Prabowo-Gibran" kata Sangap yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, Kamis (25/4).
Sangap mengingatkan, jika parpol pengusung lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu masuk ke dalam pemerintahan terpilih dengan cara melakukan bargaining untuk posisi menteri, maka dikhawatirkan program pemerintahan terpilih akan berjalan mandek.
"Prabowo-Gibran saat berkontestasi di Pilpres itu tentunya sudah menyiapkan bermacam hal, seperti program pemerintahan, orang yang tepat dan berpengalaman dalam menjalankan program itu, dan sebagainya. Nah, kalau parpol pengusung lawan politik itu ingin bergabung dengan memberi tawaran para kadernya untuk masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran, ini bisa merusak program pemerintah yang telah dirancang dengan baik. Mereka saja di awal Pemilu sudah tak selaras," tegas Tokoh pergerakan aktivis mahasiswa '98 yang terafiliasi di Forum Kota (Forkot) itu.
Apalagi, imbuh Sangap, salah satu Ketua Umum Parpol lawan politik Prabowo Subianto yang hendak bergabung ke dalam pemerintahan pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu, kata Sangap, bisa membawa dampak negatif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Yang pernah diperiksa KPK jangan diakomodir, karena bisa menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo-Gibran" tukas Sangap.
Bagi Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejaherakan rakyat. Sebab, lanjut Sangap, masyarakat memilih Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden sekaligus sudah percaya sepenuhnya bahwa kedua figur tersebut sudah memiliki orang yang tepat dalam menjalankan program pemerintahan yang dapat mensejahterakan rakyat.
"Jadi, bergabung dengan pemerintahan sejatinya jangan diartikan bisa menempatkan kadernya di Kabinet. Karena, hal itu sepenuhnya hak prerogratif Prabowo-Gibran yang dipercaya masyarakat untuk memimpin Indonesia. Tentunya, Prabowo tak mau mengecewakan rakyat," tutur Sangap.
"Bila ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka parpol tersebut jangan maksa minta jatah menteri, ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan prabowo, dan fraksinya di DPR wajib dukung kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran," tandas Sangap.
