Demi keutuhan NKRI, hindari provokasi politik di Pilkada Serentak

Merdeka.com - Memasuki tahun politik diprediksi tensi akan kembali memanas. Pilkada digelar serentak di 171 daerah. Jangan sampai momen ini dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyebar teror.

Staf Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Somomoeljono menilai masyarakat harus tetap waspada dengan munculnya aksi radikalisme. Selain itu, aparat juga harus mempersiapkan diri karena ada potensi benturan antar pendukung para kandidat.

"Harapan saya dalam pelaksanaan Pilkada serentak pemerintah harus benar-benar fleksibel dalam menerapkan segala kebijakan. Salah satunya penegakan hukum," ujar Suhardi dalam keterangannya, Rabu (3/1).

Menurutnya, penegakan hukum harus senantiasa mengacu pada model hukum yang responsif bukan represif. Selain itu, ia juga mengimbau agar para politikus tidak saling menyerang dengan memanfaatkan hukum sebagai alat propaganda.

"Bila itu terjadi, maka kemungkinan 'perang' antar-pendukung akan sulit dihindari. Otomatis radikalisme pasti akan mengekor kejadian-kejadian tersebut. Makanya, semua harus diantisipasi dengan strategi-strategi yang berpihak pada perdamaian," imbuh pakar deradikalisasi ini.

Suhardi mengungkapkan bahwa Pilkada serentak itu merupakan political will dari suatu negara sebagai perwujudan dari demokrasi. Perlu diperhatikan jangan sampai ada provokasi politik yang dapat menimbulkan konflik sosial.

"Pengalaman pada Pilkada DKI Jakarta lalu harus dijadikan pegangan dalam menjaga kedamaian dan keutuhan NKRI. Apalagi Pilkada Serentak ini lingkupnya sangat besar, dibandingkan dengan DKI Jakarta," pungkasnya.