Dari Markas PDIP, Ganjar Pantang Mundur soal Capres 2024

Merdeka.com - Berkemeja merah, dengan simbol banteng di dada, Ganjar Pranowo hadir di DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10). Dia dipanggil DPP PDIP untuk mengklarifikasi ucapa siap Capres 2024.

Wajah semringah, tanpa gugup, Ganjar turun dari menunggangi mobil hitam pelat B 1674 RFQ. Tiba di markas banteng sekitar Pukul 16.00 WIB.

Menyapa sejumlah kader PDIP di dalam gedung, dia langsung masuk ke sebuah ruangan. Dalam ruangan itu telah menunggu Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.

Tak ada rasa canggung, Ganjar dengan penuh senyum menyalami keduanya yang ingin menggelar 'sidang' di ruang tersebut. Ganjar dimintai keterangan tentang pernyataannya bilang siap menjadi capres 2024. Padahal, PDIP telah melarang siapapun bicara Capres, termasuk dukung mendukung.

Sekitar satu jam setelah disidang, Ganjar bersama Hasto dan Komarudin keluar ruangan. Menggelar jumpa pers. Intinya, Ganjar kukuh pada pendiriannya dan tak menarik ucapan siap menjadi Capres 2024.

"Saya orang Diklat. Semua kader mesti siap. Apapun," kata Ganjar.

Namun, Ganjar mengaku patuh terhadap keputusan calon presiden dan calon wakil presiden berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Semua kader harus mengikuti keputusan Kongres PDIP itu.

"Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut," ujar Ganjar.

Ganjar mengamini tugasnya hari ini bekerja sebagai kepala daerah. Ia diminta untuk turun ke bawah dan juga bertugas mengendalikan inflasi, serta diperintahkan Megawati untuk mengurus urusan pangan pendamping beras hingga masalah stunting.

Dia menyadari pernyataannya siap menjadi calon presiden membuat diskursus di publik. Sehingga Ganjar menerima terguran lisan dari PDIP.

"Maka ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang tadi saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik yang lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan. Dan ini sebagai kader saya terima," ujar Ganjar.

"Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto," pungkasnya.

Sanksi Lisan

PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi terhadap Ganjar berupa teguran lisan.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi. Sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujar Komarudin.

Ganjar diberikan sanksi agar lebih disiplin sebagai kader PDIP. Sebagai kader senior seharusnya Ganjar mengetahui disiplin partai.

"Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader baru masuk, ini kader senior. Termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin," ujar Komarudin.

Pernyataan Ganjar di media dianggap tidak melanggar aturan partai. Namun, teguran lisan diberi karena pernyataan tersebut membuat multitafsir ditangkap publik.

"Kalau bung Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan, tapi menimbulkan multitafsir di media karena itu kami memberi sanksi teguran lisan," ujar Komarudin.

Pernyataan Ganjar

Polemik ini berawal pada 18 Oktober 2022 lalu. Ganjar menyatakan siap menjadi calon presiden 2024. Ganjar menjawab ketika ditanya keinginannya menjadi Presiden RI.

Ganjar melihat dua realitas, yaitu dirinya merupakan kader partai politik PDI Perjuangan, dan realitas sosial hasil survei yang menempatkan dirinya memiliki elektabilitas tinggi.

"Maka kalau bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenernya kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar.

Ganjar menuturkan, sebagai kader partai politik memang harus siap menjadi calon presiden. Apalagi saat ini partai politik mencari tokoh terbaik untuk diusung di Pemilu 2024.

"Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik menurut saya semua orang mesti siap akan hal itu," ujarnya.

Namun, Ganjar menekankan, etika politik sebagai kader partai. Ia menghormati proses politik di PDI Perjuangan yang belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden.

Serta realitas survei calon presiden yang sering kali menempatkan elektabilitas Ganjar di tiga besar. Menurut Ganjar, suara rakyat tidak boleh diabaikan.

"Maka kenapa di awal sebagai etik politik tentu saja kami sangat menghormati satu PDI Perjuangan sebagai partai saya, dua relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang dan yang kedua tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diabaikan," jelas Ganjar.

Maka itu, Ganjar memberikan kesempatan bagi partai politik untuk saling berkomunikasi menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Ia meyakini keputusan partai politik mengambil tokoh yang terbaik.

"Realitas survei yang memang itu ada. Maka biarkanlah kita kasih kesempatan kepada partai yang menentukan untuk mereka berdialog, mereka berkomunikasi, untuk mengambil yang terbaik. Simpel kan," pungkasnya.