Merdeka.com - Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung turut prihatin dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia. Dia menilai, korupsi sering terjadi karena adanya praktik transaksional dalam menduduki jabatan politik tertentu.

Dalam kata lain, diperlukan biaya mahal untuk seseorang bisa menjabat sehingga godaan untuk balik modal sangatlah besar.

"Untuk menduduki jabatan politik itu kan perlu biaya yang tinggi. Nah biaya yang tinggi itu tentu pada suatu waktu tentu harus dia usahakan untuk kembali," tutur Akbar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/10).

"Untuk mengembalikan itu akhirnya mendorong mereka-mereka untuk mengadakan praktik transaksional dan sehingga KPK menentukan OTT kepada mereka," sambungnya.

Akbar pun mengusulkan cara agar politikus tak tergoda melakukan praktik transaksional. Menurutnya, sistem pemilu legislatif Indonesia harus dikembalikan pada sistem tertutup, yakni di mana pemilih hanya memilih partai dan bukan orang.

Sebab, pemilihan perorangan dengan suara terbanyak dinilainya membuat para calon saling berlomba mengeluarkan modal untuk mengiklankan diri.

"Nah untuk calon yang punya finansial tentu mempunyai peluang untuk memakai kemampuan finansialnya untuk dapat suara terbanyak, itu artinya kan politik kita sangat menjadi tidak sehat karena transaksional itu," ujar dia.

Akbar menegaskan, karena alasan itu, dia setuju dengan sistem tertutup untuk menghindari budaya korupsi. Meski begitu, dia mengimbau agar partai politik juga tetap terbuka dan menerima aspirasi publik.

"Iya betul (dukung sistem tertutup), jadi untuk partai politik. Nah tadi saya sampaikan juga partai-partai politik harus terbuka untuk menentukan calon-calon itu. Istilahnya secara demokratis terbuka dan juga memperhatikan aspirasi-aspirasi publik. Sehingga publik juga ikut menentukan calon dari partai politik begitu," katanya.

Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com