Merdeka.com - Penerbitan Perppu Ormas membuat sejumlah pihak menuding pemerintah terutama Presiden Jokowi bertindak seperti seorang diktator. Jokowi pun dibanding-bandingkan dengan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Dengan cara guyon, dalam beberapa kesempatan, Jokowi menjawab tudingan itu.

Seperti yang diucapkan Jokowi saat membuka Pasanggiri Nasional (Pasanggirinas) serta Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional (Persinas) ASAD Tahun 2017 di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin (8/8) lalu.

Saat memberikan kuis berhadiah sepeda, Jokowi meminta salah seorang peserta bernama Gladis untuk naik ke panggung. "Silakan maju, jangan dipaksa-paksa, maju. Sini. Maju sini. Enggak usah takut, Presidennya enggak diktator kok. Sekarang di medsos banyak yang menyampaikan Pak Presiden Jokowi otoriter, diktator. Masak wajah saya kayak gini wajah diktator," guyon Jokowi disambut tawa dan tepuk tangan riuh.

Jawaban agak serius disampaikan saat Jokowi membuka Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi se-Asia yang berlangsung di Kampus Universitas Sebelas Maret Solo. Dihadiri ribuan tamu baik dari dalam dan luar negeri, Jokowi berpesan demokrasi tidak bisa kalah dengan pengerahan massa yang memaksakan kehendak.

Dalam sambutannya di hadapan para delegasi, Jokowi kembali menyinggung soal diktator dan otoriter. "Tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan yang mutlak, apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara," kata Presiden Jokowi di hadapan peserta simposium, Rabu (9/8) lalu.

Lembaga negara saling mengawasi. Konstitusi negara mencegah munculnya mobokrasi. "Yang memaksakan kehendak atas nama jumlah masa," imbuh Jokowi.

Kemudian, masih di hari yang sama, saat meresmikan Museum Keris di Solo Jokowi kembali menyindir pihak-pihak yang menudingnya pemimpin diktator dan otoriter. Jokowi mengaku heran padahal dulu dia disebut tidak tegas.

"Awal-awal kan banyak yang bilang, saya ini Presiden ndeso, ada yang ngomong Presiden klemar-klemer, tidak tegas. Tapi begitu kita menegakkan undang-undang, balik lagi menjadi otoriter, diktator. Yang bener yang mana, ndeso, klemar-klemer, diktator apa otoriter?" seloroh Jokowi di hadapan wartawan.

Dia menegaskan, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Lembaga pemerintahan saling mengawasi. Selain itu juga ada media dan lembaga swadaya masyarakat yang juga mempunyai peran sebagai pengontrol dan pengawas. Jokowi ingin mempertegas bahwa pemimpin otoriter tidak bisa hidup di Indonesia.

"Ada masyarakat juga yang selama ini mengawasi. Negara ini adalah negara hukum yang demokratis, yang semua itu dijamin oleh konstitusi. Enggak akan ada itu yang namanya diktator atau otoriter di Indonesia, enggak akan ada," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga punya jawaban atas tudingan pemerintah diktator. Dia meminta masyarakat membedakan sikap tegas dan diktator dilakukan pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan.

"Jangan karena pemerintah tegas kemudian disebut diktator. Kalau tidak tegas kemudian disebut lemah. Jadi, ketegasan itu beda," kata JK di kediamannya di Jalan Haji Bau Nomor 16, Makassar, Sulsel, Kamis (10/8).

Menurut dia, pemerintah mempunyai kewenangan menindak tegas terhadap segala bentuk yang tak berlandaskan Pancasila. "Pemerintah itu tegas kepada siapa saja yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada seperti tidak memenuhi Pancasila, mengandung SARA," imbuhnya.

Menurut JK, Malaysia sebetulnya lebih tegas dari Indonesia dalam menindak kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan dasar negara. Demikian juga Arab Saudi. Namun sikap pemerintah itu tidak serta merta membuat pemerintahnya menjadi diktator.

"Harus ada ketegasan, bedakan ketegasan dengan diktator," tutup JK.