Cara berantas politik dinasti di pemerintahan daerah
Merdeka.com - Politik dinasti merupakan suatu fenomena yang masih marak terjadi di Indonesia. Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK), Arif Susanto menyebut bahwa fenomena itu timbul lantaran minimnya kesadaran politik masyarakat.
"Kita berhadapan pada rendahnya literasi politik. Bagi saya, salah satu problemnya adalah infrastruktur politik kita itu lemah. Infrastruktur politik kita itu hampir semua dikuasai oleh partai politik, padahal mestinya ada perimbangan," kata Arif dalam sebuah diskusi dengan tema 'hati-hati: politik dinasti rawan korupsi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).
Menurutnya, media massa dan masyarakat (civil society) memiliki peran penting yang sangat besar dalam mengatasi dampak buruk dari dinasti politik.
"Nomor satu media massa, nomor dua civil society. Sekarang saya mengindikasikan adanya sebuah devaluasi politik, nilai atau makna penting civil society mengalami degradasi, mengalami penurunan. Digantikan oleh peran yang terlalu luas dari partai politik. Ini yang membuat publik praktis tidak mendapatkan akses informasi yang memadai di luar partai politik," tambahnya.
Oleh karena itu, lanjut Arif, salah satu solusi untuk memutus rantai dinasti politik adalah dengan memperkuat civil society. Sehingga Indonesia bisa terlepas dari pengaruh elite politik ataupun kelompok tertentu.
"Jadi tugas besar civil society sekarang adalah, nomor satu melakukan konsolidasi, kedua adalah melakukan counter balik terhadap political society dan nomor tiga itu memperkuat akar didalam masyarakat itu sendiri," kata dia.
Lebih lanjut, Arif mengatakan, pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memiliki tugas besar dalam menghadapi masalah dinasti politik di Tanah Air, untuk terciptanya keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
"Distribusi di dalam masyarakat itu timpang, ini yang menjadikan kita menunjuk bahwa saat ini terjadi oligarkisme. Pemerintahnya Presiden Jokowi ini punya tugas besar untuk melakukan pembangunan keadilan sosial," pungkas Arif.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dinasti Politik Merupakan Suatu Anomali di Era Indonesia Modern
Apakah partai politik saat ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan sungguh-sungguh menjalankan aspirasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPolitik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca Selengkapnya'Jangan Persatuan Dinodai karena Mendahulukan Kepentingan Politik'
Para elite politik diingatkan tidak menggunakan politik identitas dan ujaran kebencian demi meraih kekuasaan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Debat ke-3 Pilpres 2024, Akademisi Menilai Capres Tak Perlu Bermain Gimik Politik
Para akademisi dan pengamat politik berharap para capres tetap berdiri pada substansi masing-masing, pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024).
Baca SelengkapnyaStrategi Pengawasan Pemilu Bawaslu, Wujudkan Demokrasi Jujur dan Adil
Beberapa strategi pengawasan pemilu beserta tujuan dan langkah-langkahnya.
Baca SelengkapnyaGuru Besar-Dosen ITB Minta Pemerintah Netral dan Beri Perlakuan Sama Bagi Setiap Kontestan Pilpres
Guru Besar-Dosen ITB Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Baca SelengkapnyaSEMENIT PAHAM: Ajak Orang Golput di Pemilu Bisa Dipidana, Ini Aturannya
Jangan sembarangan memprovokasi orang untuk tidak memilih di pemilu. Karena hal itu bisa melanggar pidana
Baca SelengkapnyaBegini Detik-Detik Budi Djiwandono Keponakan Prabowo jadi Mualaf, Disaksikan Langsung Sang Capres
Politikus Partai Gerindra resmi menjadi mualaf di hadapan sosok capres dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini informasinya.
Baca Selengkapnya7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
Baca SelengkapnyaMengenal Sistem Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Asas dan Tujuannya
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin tertentu.
Baca Selengkapnya