Caleg Gerindra: Kapolsek Jonggol Anjurkan Warga Pilih Jokowi

Rabu, 6 Maret 2019 21:40 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Caleg Gerindra: Kapolsek Jonggol Anjurkan Warga Pilih Jokowi Jokowi coba alat tenun di Festival Sarung Indonesia 2019. ©2019 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Mulyadi melihat ada kesan Polri tidak netral dalam Pilpres 2019. Hal ini terlihat dari laporan timnya di daerah pemilihan Kabupaten Bogor. Polisi ikut-ikutan mengarahkan pemilih untuk memilih capres petahana Jokowi- Ma'ruf Amin.

Mulyadi mengatakan, lembaga institusi Polri itu milik rakyat berasal dari rakyat dan dibiayai oleh rakyat. Jangan karena oknum, kemudian malah mengorbankan dan menodai institusi negara.

"Kami berharap Polri harus betul-betul profesional, tidak ada kesan keberpihakan di beberapa titik di daerah, terindikasi polisi menjadi seperti alat kekuasaan, menyodorkan dan meminta masyarakat mensukseskan program 01 (Jokowi-Ma'ruf)," kata Mulyadi saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (6/3).

Anggota Dewan Pembina Gerindra ini mencontohkan, seorang Kapolsek di dapilnya di Kecamatan Jonggol misalnya. Dia mendapatkan laporan bahwa kapolsek tersebut menganjurkan untuk memilih capres dan cawapres nomor urut 01.

"Kapolsek di Jonggol, saya dapat rekamannya, menganjurkan memenangkan 01, belum lagi yang di Medan. Jadi saya sangat berharap nurani para pejabat Polri ini harus kembali kepada sikap profesional. Mereka agen negara, harus melayani seluruh rakyat Indonesia sekaligus melindungi, adil dan profesional," kata mantan Ketua DPD Gerindra Jabar ini.

Mulyadi juga menginformasikan, Ketua MUI Kecamatan Jonggol dipaksa berfoto dengan menggunakan simbol dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Padahal, dia menegaskan, ketua MUI tersebut tidak ingin berpose seperti yang disuruh.

"Ketua MUI difoto supaya berfoto pose dengan Jokowi, kemudian dipasang. Padahal enggak mau," jelas Mulyadi yang juga Jurkamnas Prabowo-Sandi ini.

Dia meminta, jangan sampai institusi Polri dan TNI serta kepala daerah yang sangat terhormat dinodai upaya oknum sehingga, menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

mulyadi gerindra 2019 Merdeka.com/dokumen pribadi


Mulyadi ingin proses demokrasi berjalan sehat dan memiliki integritas yang baik. Lebih penting lagi, penegak hukum harusnya menghormati hak masyarakat karena semua diatur oleh konstitusi.

"Tidak boleh ada pengkodisian, pemaksaan dan penggunaan alat kekuasaan hanya untuk kepentingan yang sifatnya cederai prinsip demokrasi. Kita harapkan baik secara moral maupun aturan main para pejabat yang saat ini sedang diemban amanah, tolong kembali ke jalur sikap profesional dan berdiri di atas kepentingan masyarakat, tidak berpihak.

"Jangan seperti masyarakat tidak mendukung pasangan 01 kesannya wajib dimusuhi dan diperlakukan tidak adil," tambah Mulyadi.

Selain Polri, Mulyadi juga ingatkan netralitas kepala daerah. Sebab, kepala daerah telah disumpah untuk melayani masyarakat secara keseluruhan, bukan pendukung salah satu capres saja.

"Kita ingatkan bahwa mereka disumpah menjadi pejabat, bupati, wali kota, gubernur ya harusnya mereka kedepankan sebagai tanggung jawab moral mereka di bawah Alquran disumpah melayani masyarakat, tidak boleh ada keberpihakan, karena menodai aturan main dan moral dia sebagai pemimpin masyarakat di daerahnya," tutup dia.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah menegaskan bahwa institusi Polri bersama TNI berkomitmen untuk menjaga netralitas di Pemilu 2019.

Kita sudah melakukan langkah untuk menjamin netralitas. Saya dengan Bapak Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) safari di semua wilayah menekankan ini (netralitas)," ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).

Tito mengaku, dirinya dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu Serentak 2019.

"Memberikan warning, menyebarkan surat-surat edaran. Bapak Panglima juga mengeluarkan banyak sekali surat edaran, surat edaran (yang isinya) sampai detail," kata Tito.

Menurut Tito, ada surat yang melarang aparat untuk swafoto. Tito mengungkapkan, pihaknya pun telah menyiapkan sanksi bagi jajaran kepolisian yang terbukti tidak netral.

"Dan kalau ada akan diberikan sanksi-sanksi sudah ada mulai sanksi teguran sampai sanksi berat pemecatan internal," tutur Tito. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini