Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bukan Nazaruddin, Bendahara Demokrat Versi KLB Pernah Memimpin BUMN

Bukan Nazaruddin, Bendahara Demokrat Versi KLB Pernah Memimpin BUMN Sidang Setya Novanto. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) sudah merampungkan susunan nama kepengurusan dalam DPP. Susunan itu sudah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Kan kita mengajukan nama ke KemenkumHAM itu sudah struktur yang lengkap. Karena akan di SK kan, akan diberikan ketetapannya oleh KemenkumHAM. Jadi struktur nya harus lengkapkan," kata juru bicara Demokrat kubu KLB, Muhammad Rahmad di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3).

Dia belum mau membocorkan secara lengkap siapa saja yang mengisi jabatan strategis di kepengurusan Demokrat versi KLB. Pihaknya akan mengumumkan pekan depan.

Adapun nama yang sudah beredar dalam susunan pengurus Demokrat versi KLB ialah Moeldoko sebagai Ketua Umum, Jhoni Allen Marbun sebagai Sekjen, Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina, Max Sopacua sebagai Ketua Dewan Kehormatan dan Ahmad Yahya sebagai Ketua Mahkamah Partai.

"Jadi yang kita ajukan sudah lengkap. Bukan hanya 5 (nama) yang diberikan media. Kita menunggu waktu yang pas untuk kita umumkan ke publik. Secepatnya, paling Minggu depan," ucapnya.

Rahmad membantah bila Bendahara Umum Demokrat KLB diisi Nazaruddin. Dia hanya bilang, yang mengisi posisi itu pernah memimpin BUMN.

"Bendahara tidak dijabat Nazaruddin, tapi dijabat oleh putra terbaik Indonesia yang dulu pernah berpengalaman memimpin BUMN dan ahli di bidangnya," pungkasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya
Majelis Kehormatan MK Resmi Dibentuk, Ini Daftar Anggotanya
Majelis Kehormatan MK Resmi Dibentuk, Ini Daftar Anggotanya

Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Menko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan

Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN Balas Kubu Prabowo Usai Disebut Lawan Kehendak Rakyat: Gugatan ke MK Usaha Menyelamatkan Demokrasi
Timnas AMIN Balas Kubu Prabowo Usai Disebut Lawan Kehendak Rakyat: Gugatan ke MK Usaha Menyelamatkan Demokrasi

Menurut Angga, gugatan ke MK ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat melihat bagaimana demokrasi Indonesia berjalan saat ini.

Baca Selengkapnya
Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos
Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos

Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Turun Gunung Kampanyekan Prabowo di Malang, SBY: Beliau Sahabat Saya, Putra Terbaik Bangsa
Turun Gunung Kampanyekan Prabowo di Malang, SBY: Beliau Sahabat Saya, Putra Terbaik Bangsa

SBY juga mengajak masyarakat mencoblos Partai Demokrat. Sebab menurutnya, Demokrat adalah partai yang selama ini selalu berpihak dan memperjuangkan hak rakyat.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
PKB Buka Lembaran Baru dengan NasDem Usai Kalah Pilpres
PKB Buka Lembaran Baru dengan NasDem Usai Kalah Pilpres

ak Imin menyampaikan PKB dan NasDem belum memutuskan apakah partainya akan bergabung atau oposisi.

Baca Selengkapnya