Berulang kali ketua MPR protes keras pemimpin tukang gusur
Merdeka.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan menyambangi korban penggusuran di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dia kembali mengkritisi kebijakan pemimpin di DKI yang main gusur.
Menurutnya, penggusuran yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya, kata ketua umum PAN itu, seorang pemimpin mencari opsi lain untuk menertibkan warganya, dan dilakukan musyawarah terlebih dahulu.
"Kalau sewenang-wenang menggusur warganya itu bertentangan dengan Pancasila. Ingat sumpah kita waktu menjadi pejabat," tegasnya di Bukit Duri, Jumat (10/3).
Zulkifli mengingatkan, dalam sumpah semua pejabat harus taat pada hukum dan konstitusi. Dalam pandangannya, penggusuran termasuk kebijakan tidak manusiawi karena banyak warga yang mengadu kehilangan mata pencariannya.
"Disumpah itu dikatakan taat pada konstitusi. Sikapnya harus seperti konstitusi perilaku yang disinari cahaya Tuhan dengan memanusiakan manusia lainnya dengan adil seadil-adilnya," tuturnya.
Zulkifli juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah memegang teguh 4 pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu dia menyinggung kepala daerah menggusur permukiman tanpa didahului dialog dengan warganya.
"Misalkan menggusur rumah rakyat seenaknya itu bukan Pancasilais dan melanggar undang-undang," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3).
Lalu dia mencontohkan Presiden Joko Widodo ketika menjadi kepala daerah mengedepankan dialog sebelum melakukan penggusuran. Saat itu Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo.
"Saat hendak menggusur salah satu pasar di Solo, Jokowi terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan para pedagang," tuturnya.
Saat mendatangi Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, untuk sosialisasi empat pilar kebangsaan Zulkifli sempat menyinggung soal penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. "Menggusur bukan Pancasilais. Pancasila mengajarkan musyawarah mencapai mufakat. Itu adalah cita-cita merdeka," kata Zulkifli, Jumat (27/5).
Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden pertama, Soekarno pernah mengatakan jika bangsa Indonesia bersatu, berdaulat dan adil, maka kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai. Hal ini sesuai dengan sila ke-5 dalam Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Jadikan pandangan hidup perilaku hidup sehari-hari," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaDPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaReaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran
Hasyim merasa sudah menyampaikan semuanya di persidangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini
Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKomisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik
Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya