Banyak Bakal Calon Gubernur Daftar di PKB Pilkada Kalimantan, Ada Nama Isran Noor
Cak Imin berharap agar Kalimantan memiliki kekhasan. Terlebih, memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang bagus.
pilkada kalimantan
Hal ini disampaikan Cak Imin usai memberikan pengarahan kepada para Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
Banyak Bakal Calon Gubernur Daftar di PKB Pilkada Kalimantan, Ada Nama Isran Noor
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, sudah banyak yang mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan.
- Gibran ‘Skakmat’ Cak Imin soal Pembangunan IKN Nusantara, Jubir AMIN Respons Begini
- Cak Imin Sindir Pencopotan Ketua PWNU Jatim: Pengurus PBNU PNS Saja
- Ketum PBNU Sindir Cak Imin: Yang Meragukan NU-nya Khohifah Malah Enggak Pernah Jadi Pengurus
- Cak Imin Kalah dari Gibran di TPS Kediamannya di Jombang, Hanya Dapat 87 Suara
- Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres, Mensos: Bansos El Nino Seharusnya Selesai Desember 2023
- VIDEO: Tegas Presiden Jokowi Sentil Kepala Daerah Soal Turis Kena Pungli Sampai Rp500 Miliar
"Banyak yang daftar Gubernur Kaltim, Kalteng, Kalbar, Kalimantan Utara. Di semua ada incumbent, ada yang sudah berhenti, banyak yang masih 1 periode mendaftar kembali. Bupati-bupati juga banyak," kata Cak Imin kepada wartawan di lokasi, Jakarta, Kamis (2/5).
Mantan Calon Wakil Presiden (Cawapres) ini berharap agar Kalimantan memiliki kekhasan. Terlebih, memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang bagus.
"Kita berharap, Kalimantan ini memiliki kekhasan, sumber daya alamnya bagus, penduduknya tidak terlalu besar mestinya Kepala Daerah bisa meningkatkan kesejahteraannya lebih cepat. Terutama kalau ada sinergi pengelolaan SDA yang bagus itu dengan baik, sehingga daerah dapat menikmati kekayaan alamnya," ujarnya.
Untuk incumbent, nantinya akan ada Isran Noor. Karena, ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023.
Kemudian, terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia ingin agar negara berterimakasih kepada pihak swasta dalam hal ini penyelanggara pendidikan baik yang mulai dari dasar sampai perguruan tinggi.
"Semuanya ditopang oleh penyelenggara swasta yang sungguh-sungguh serius. Dalam mengelola SDM ini, oleh karena itu baik pusat maupun daerah, terutama kepala daerah harus benar-benar melibatkan pihak-pihak non pemrintah di dalam meningkatkan SDM, terutama salah satunya membebaskan PBB untuk seluruh lembaga pendidikan, itu agar akses pendidikan bermutu dan murah biar diwudujkan," ungkapnya.
"Yang kedua sda sentralisasi pengelolaan SDA, akhir-akhir ini harus diikutin dengan distribusi pemberataan pendapat SDA. Sehingga, banyak yang daerah, yang SDA-nya bagus tetapi rakyatnya belum bisa menikmati," pungkasnya.
